REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan permasalahan banyaknya terdapat data yang tidak lengkap menjadi salah satu tantangan dalam manajemen data bantuan sosial atau bansos di Tanah Air.
Sebagai contoh, kata dia, terdapat satu NIK yang digunakan dengan enam nama berbeda dalam penerima Program Keluarga Harapan sehingga seluruh nama tersebut menerima bantuan PKH. Selanjutnya, tidak padannya data penerima bantuan PKH, sembako atau usulan dengan data yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial .
Tantangan terakhir, data penerima bantuan yang masih tumpang tindih. Ia mencontohkan terdapat Kepala Keluarga yang menerima sembako reguler dan sembako perluasan. Di sisi lain, terdapat beberapa NIK dalam satu KK yang menerima bantuan yang sama.
& pengawasan penyalurannya juga diperketat, jangan sampai yg berhak malah gak dapat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menaker: Ada sanksi bagi pemberi data tidak benar untuk subsidi gajiMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan agar pemberi kerja memberikan data yang sebenar-benarnya untuk program subsidi gaji karena ada ancaman sanksi bagi yang tidak melakukannya.
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »