Bang Mardani Menilai PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Berpotensi Digugat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Mardani Ali Sera menyebut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam kondisi Bencana Nonalam Covid-19, berpotensi digugat. Sebab, kata dia, ketentuan di dalam PKPU bertentangan dengan aturan dasarnya yakni UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

"Sama yang sekarang juga, kalau bertentang dengan undang-undang peluang digugatnya besar.? Sementara itu, PKPU ingin membatasi, ini sangat mudah digugat," kata Mardani dalam diskusi daring di Jakarta, Sabtu . Mardani pun menjelaskan, PKPU Nomor 13 Tahun 2020 ini juga bertentangan dengan UU. Utamanya, ketika PKPU melarang konser saat Pilkada 2020. Di sisi lain, UU memperbolehkan penyelenggaraan konser saat kampanye.Baca Juga: "PKPU derajatnya di bawah undang-undang.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPU Klaim PKPU 13/2020 Cukup Tegas Atur Protokol Kesehatan pada PilkadaI Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut, PKPU Nomor 13 Tahun 2020 sudah cukup tegas dalam mengatur protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Jelang Kampanye, KPU Tekankan Pemahaman PKPU 13Para pasangan calon merupakan aktor kunci untuk memastikan tahapan kampanye berjalan dengan tetap menjaga kepatuhan pada protokol kesehatan.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

PKPU Diragukan Bisa Redam Covid-19 Selama Pilkada |Republika OnlineAlasannya selalu ada celah pelanggaran protokol kesehatan di Pilkada 2020.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Pilkada di Masa Corona, Azis Dorong Terbitkan Perppu ketimbang PKPUAzis Syamsuddin mendorong pemerintah mengatur penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 dengan perppu ketimbang PKPU. Kalau PKPU, rawan digugat di MA. Pilkada2020
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Pengamat Kritisi PKPU Masih Perbolehkan Kampanye Tatap Muka |Republika OnlineKampanye metode pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog. melanggar 'prokes' gk jelas sanksinya.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Satgas Penanganan Covid-19 Apresiasi KPU Revisi PKPU |Republika OnlineSatgas Penanganan Covid-19 mengapresiasi KPU merevisi PKPU.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »