jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendorong Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pengganti Undang Undang , daripada Peraturan Komisi Pemilihan Umum , terkait penerapan protokol kesehatan di Pilkada Serentak 2020. Menurut Azis, hal itu untuk mencegah terjadinya gugatan sekelompok ataupun perorangan terkait PKPU dalam Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19."Seharusnya dengan Perppu, karena PKPU harus selaras dengan undang-undang," ungkap Azis, Jumat .
Azis mengatakan sangat memungkinkan adanya pihak yang akan melakukan gugatan PKPU ke Mahkamah Agung.Baca Juga: Sebab, ujar dia, UU Pilkada masih memperbolehkan adanya kerumunan massa saat kampanye."Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi," ujar Azis. Ia menambahkan masih ada waktu bagi pemerintah untuk menerbitkan perppu dan kemudian dibahas di DPR.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bang Azis Puji Pidato Boyband Korsel BTS di Sidang Umum PBBAzis mengapresiasi pidato boyband asal Korea Selatan, BTS, di Sidang Umum PBB. BTS memotivasi kaum muda untuk terus berkarya di masa pandemi Covid-19. DPR
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Bang Azis: Terapkan Sanksi Tegas Kepada Cakada Pelanggar Protokol KesehatanAziz Syamsuddin meminta ada sanksi lebih tegas kepada calon kepala daerah pelanggar protokol kesehatan. DPR
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Azis Syamsuddin: Diskualifikasi Juga Cakada Pelanggar Protokol Kesehatan - Tribunnews.comAzis Syamsuddin berpendapat sanksi tegas berguna demi menyelamatkan para cakada, penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam pesta demokrasi.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Azis Syamsuddin: Pensiunan ASN dan TNI-Polri Perlu Jeda 5 Tahun Terjun ke PolitikWakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan seharusnya butuh waktu jeda lima tahun bagi Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri untuk masuk ke arena politik. DPRRI
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
DPR Minta Jokowi Terbitkan Perppu Pilkada 2020Wakil Ketua DPR mengatakan PKPU yang baru terbit masih berisiko kalah saat digugat ke MA jika Presiden tak mengeluarkan Perppu.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU SajaIa pun meyakini PKPU hasil revisi dapat memperkuat penerapan protokol kesehatan di seluruh tahapan Pilkada.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »