REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Hurriyah mengkritisi adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 yang masih membuka ruang adanya pertemuan tatap muka pada tahapan kampanye di Pilkada Serentak 2020.
Berikutnya, wajib menggunakan alat pelindung diri, tersedia sarana sanitasi yang memadai, dan diwajibkan mematuhi ketentuan penanganan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah daerah atau gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. "Peserta pemilu bisa dengan mudah saja menginterpretasikan, misalnya kami tidak bisa melakukan pertemuan lewat daring tapi harus tatap muka dengan alasan geografis atau masyarakatnya, dan lain sebagainya," kata dia.
"Lihat saja faktanya waktu tahapan pendaftaran saja, sudah banyak sekali terjadi pelanggaran protokol kesehatan," ujar Huriyyah.
melanggar 'prokes' gk jelas sanksinya.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pembelajaran Tatap Muka Pelajaran Praktik SMK Yogyakarta |Republika OnlineRepublika Online - berita terkini, berita terbaru, berita hari ini, membahas isu politik, Dunia Islam dan peristiwa terhangat indonesia
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Menteri PPPA: Hindari Pertemuan Keluarga Besar Tatap Muka |Republika OnlineAcara pertemuan keluarga besar bisa dilakukan secara daring atau offline
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Pembelajaran Tatap Muka SDN di Pamekasan dan Aceh Besar |Republika OnlineRepublika Online - berita terkini, berita terbaru, berita hari ini, membahas isu politik, Dunia Islam dan peristiwa terhangat indonesia
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
DPR Masih Tunggu Hasil Revisi PKPU Pilkada Saat Covid-19 |Republika OnlineDPR masih menunggu hasil revisi PKPU mengenai pelaksanaan Pilkada dalam kondisi Covid
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Aturan Baru Pilkada, KPU Batasi Peserta Kampanye 50 OrangKPU mengizinkan para calon kepala daerah menggelar kampanye terbatas secara tatap muka dengan maksimal jumlah peserta 50 orang. Maksain amat.. Uang setoran udah masuk ya Kalo kelebihan dikurangin suara yg didapat ya Yg kampanye cukup calon kada am wakilnya saja itu lebih aman dari pada ngebatesin tapi jumlahnya 50 orang itu jumlah cukup bnyak juga
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Cegah Klaster Keluarga, Masker Bisa Tetap Dipakai di Rumah |Republika OnlineMasyarakat diimbau menghindari acara keluarga yang dilakukan tatap muka.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »