Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Draf pemerintah mengusulkan agar penyadapan ini hanya dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK saja.Dalam draf DPR, ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Lalu ayat 2-13 mengatur tentang mekanisme mengangkatan Dewan Pengawas.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Revisi UU MD3, DPR-Pemerintah Sepakati 10 Kursi Pimpinan MPRDPR dan pemerintah kompak menyepakati penambahan kursi MPR dari lima kursi menjadi 10 kursi. Dalam rapat Panja DPR, tak ada satu fraksi pun menolaknya. Saraat bagi2 kursi kekuasaan Tanggung amat cuma 10 sekalian saja semua yg masuk mpr jadi ketua semua Pemborosan uang,,emang ada kerjanya nanti.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
F-Gerindra DPR Ancam Tolak Revisi UU KPK, Soroti Dewan PengawasAnggota Komisi III F-Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengancam mereka bakal menolak revisi UU KPK. Baca alasannya di sini: KPK UUKPK Yg ngajukan siapa,...yg nolak siapa Kalau dewan pengawas yg kena kasus.. piye Ada dewan nya dewan pengawas gitu? Dagelan!!!! Selama ini partai Gerindra paling vocal!!! Cc fadlizon apa kabar?
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
DPR Enggan Sampaikan Hasil Rapat Panja Revisi UU KPKDPR belum bisa memberikan apa yang sudah selesai karena ini sifatnya masih panja.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Ketua Baleg DPR: Seluruh Fraksi Setuju Ubah UU MD310 fraksi di DPR setuju untuk melakukan perubahan UU MD3 terkait jumlah pimpinan MPR Keren! Semua aturan diubah sesuai kepentingan! Gendeng tenan,,,, berapa kali berubah hanya tuk akomodir kepentingn kekuasaana Sarang tikus...
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Soal Revisi UU KPK, Firli: Itu Hak Inisiatif DPR dan PemerintahNamun, ia mengatakan, dalam proses penegakan hukum ada tujuan.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Presiden Diminta Stop Pembahasan Revisi UU KPK dengan DPRPSHK mendorong Presiden Joko Widodo untuk menarik kembali surpres (surat presiden) dalam proses pembentukan revisi Undang-Undang KPK. Di tunda dulu pak Jokowi.. sampai anda di Lantik,dan sampai ada anggota DPR yg baru... Biar nanti tdk jadi alasan DPR dgn argumen 'ini kan kesalahan masa lalu...' Dpr paling banyak ditangkap karena korupsi., dan ini bahas uu nya dengan dpr? Apa gak salah ya logika berpikirnya? 🧐 Seperti biasa presiden sedang melihat kecenderungan pro dan kontra, kalau banyak yang kontra maka akan dihentikan dan sebaliknya.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »