REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengusulkan narapidana kasus korupsi dan narkotika ikut dibebaskan melalui pemberian asimilasi dan hak integrasi. Hingga Rabu , program pencehahan virus korona atau Covid-19 di lembaga pemayarakatan itu telah membebaskan 13.430 napi dari 30 ribu yang ditargetkan bebas. Napi kasus korupsi dan narkotika tidak termasuk yang dapat mendapat asimilasi dan hak integrasi karena terganjal Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
Menurut Yasonna, napi korupsi yang bisa mendapat program tersebut adalah yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Kemudian, sudah menjalani 2/3 masa hukumannya. Untuk napi narkotika, yang masa pidananya 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Selain itu, napi kriminal khusus juga akan mendapat hak tersebut dengan syarat. Ketentuannya, yang sakit kronis dan sudah mejalani 2/3 masa hukumannya.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wabah Corona, Yasonna Usul Napi Koruptor di Atas 60 Tahun BebasMenteri Hukum dan HAM Yasonna mengusulkan revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 sehingga narapidana koruptor di atas 60 tahun bebas karena pandemi corona. Ini aja bisa dibebaskan Yoan2017. Yang jelas2 maling bangsa. 😆 Dia sahabatnya para koruptor 😂 Koruptor: Asyeeekkk 😂😂😂
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Cegah Penyebaran Corona di Lapas, Menkumham Usul 300 Napi Koruptor DibebaskanMenkumham, Yasonna Laoly mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan... tepuk tangan penonton.... Di kasih corona aja jangan di bebasin... Klop deh. UU KPK sdh mandul, ..mau apa lagi?
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Wabah Corona, PKB Usul Pilkada dan PON 2020 DitundaPKB menyebut penundaan Pilkada serentak dan PON 2020 perlu dilakukan agar pemerintah fokus menangani penyebaran virus corona. Kondisi gini masih ingat pilkada aja.. Kl diadain jg gw yakin rakyat pd ogah keluar!! Lg keadaan begini mikirin pilkada..Noh mikirin rakyat lg butuh bantuan makanan,masker,handsanitizer,dll (Disaat seperti ini gw ga liat tuh ad partai yg turun tangan bantuin ap keq!!) Momen bagus nih, apakah saat pilkada paslon yg kampanye akan memberi APD atau masker kepada rakyat sebagai gantinya kaos kampanya 🙃
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Gianyar Siapkan Hotel Tenaga Medis, Jayapura Usul Wisma AtletPemkab Gianyar, Bali, menyediakan 30 kamar hotel untuk tenaga medis yang menangani Covid-19, sementara Pemkot Jayapura mengusulkan wisma atlet.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
NasDem Usul Potong 50% Gaji DPR untuk Lawan KoronaPandemi covid-19 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, NasDem mengusulkan pemotongan gaji anggota dewan. Ga usah di gaji dulu aja..demi integritas. Tunjangan yg tdk relevan selama wabah ini juga bisa dipotong. kalah sama pemain juve & barca
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Jokowi Tolak Usul Karantina Wilayah Anies, DPRD Minta Warga Diberi SubsidiPresiden Jokowi menolak usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk karantina wilayah. Apa kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik? Jakarta DPRD yeee yg ditanya malah yg dkt sama anies 😂😂 eh media lu sengaja ya MAU BENTROKIN GUBRNUR DKI VS PRESIDEN YA, NYEEEET ANJING KALIAN MASA SULIT GINI KALIAN MASIH BIKIN KEGADUHAN MEDIA KONTOL I stay with Anies Dasar Sableng. Sah kan dulu anggaran dana khusus penangangan C-19. Dengan APBD 89T, kalian tidak mau mengeluarkan dana minimal 6T. Dasar kalian semua.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »