UU Penanganan Covid-19 Diuji ke MK

  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 23 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 92%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Pejabat tersebut tidak dapat digugat, baik secara hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara apabila diketahui terjadi penyelewengan.

MAHKAMAH Konstitusi kembali menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan.

Kuasa hukum dari Damai Hari Lubis, Arvid Martdwisaktyo, menjelaskan berlakunya Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 UU 2/2020 berpotensi merugikan dan memberikan impunitas terhadap pejabat yang memiliki kewenangan menggunakan anggaran penanganan covid-19. Selain itu, UU a quo juga dianggap mendahului keadaan hukum bahwa kerugian negara bukanlah penyalahgunaan keuangan negara tanpa proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau penegakan hukum lainnya.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

UU Penanganan Covid-19 Kembali Digugat ke MK, Ini Pasal yang DipersoalkanAktivis mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) yakni pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terkait penanganan Covid-19.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Kepala Desa Gugat UU Covid-19 karena Dana Desa |Republika OnlineDua Kepala Desa asal Ngawi Gugat karena khawatir tidak ada alokasi dana desa
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Jimly Asshiddiqie: Tidak Patut Presiden Tak Tandatangani UU KPK Hasil Revisi'Orang ide-nya dari presiden, inisiasinya dari presiden, DPR setuju, loh kok malah enggak diteken,' kata Jimly.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Revisi UU Lalu Lintas diharapkan lindungi pesepeda yang kian marakRencana revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan diharapkan lebih melindungi kegiatan bersepeda yang kian marak sebagai ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

UU Keamanan Nasional Hong Kong Berlaku, Ini Penjelasan Dubes RRTXiao Qian menjelaskan bahwa UU tersebut untuk menutup celah adanya daerah yang tak tersentuh hukum. Hong Kong merupakan bagian dari Tiongkok,
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Diplomat AS di Hong Kong: UU Keamanan Baru Adalah TragediDiplomat tertinggi AS di Hong Kong mengatakan, Senin (6/7), penerapan undang-undang keamanan baru di wilayah semi otonomi China itu merupakan sebuah tragedi. Undang-undang itu, menurutnya, mengikis ke
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »