Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Dukung Revisi UU KPK

  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 33 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 83%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Nasir Djamil menjelaskan, banyaknya aspirasi masyarakat yang mendukung revisi UU KPK juga menunjukkan keinginan adanya ‘checks and balances’ di KPK

Liputan6.com, Jakarta - Survei Litbang Kompas menyatakan 44,9 persen masyarakat mendukung revisi UU KPK, sementara yang tidak setuju 39,9 persen, dan yang menjawab tidak tahu 15,2 persen.

Terkait survei itu, Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengatakan, survei menggambarkan keprihatinan masyarakat dengan situasi dan kondisi pemberantasan korupsi selama ini. Salah satunya adalah terkait regulasi tentang KPK. Politisi Partai keadilan Sejahtera ini menjelaskan, banyaknya aspirasi masyarakat yang mendukung revisi UU KPK juga menunjukkan keinginan adanya ‘checks and balances’ di KPK, sebagaimana lembaga negara lain di negara demokrasi seperti Indonesia.

2 dari 3 halamanWajar Ada PenolakanNasir menganggap wajar jika masih terjadi penolakan revisi UU KPK dari kalangan internal lembaga tersebut dan sejumlah LSM.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Publik siapa ya? Aku kok gak tau? Publik apa kelompok/organisasi ttt?

Publik mana? Anggota parpol, dpr dan dprd?

Hahahaaa...

Survei kolam ikan..

Publik bayaran

Publik buzzer ?

Publik mn?

Responden nya Siapa ?

Sya menolak

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 4. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Dukung Revisi UU KPKSurvei menyatakan 44,9 persen masyarakat mendukung revisi UU KPK, sementara yang tidak setuju 39,9 persen. MardaniAliSera sesama PKS aja berbeda🤔 Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengatakan, kondisi pemberantasan korupsi selama ini. Salah satunya adalah terkait regulasi tentang KPK. “Singkat kata itu adalah contoh masyarakat dlm rangka merevisi UU KPK,”
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

LBH Jakarta: Revisi UU KPK Eleminir Kewenangan KPK yang Kita BanggakanLBH Jakarta turut mengkritik revisi UU KPK. Revisi UU KPK dinilai tiba-tiba muncul dan melemahkan lembaga antirasuah tersebut. LBHJakarta KPK Kpk udah mati... Penjarahan negara kok dilegalkan...?
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Ribuan Dosen Tolak Revisi UU KPK dan Pelemahan KPKPenolakan terhadap revisi UU KPK terus menggelora. Dari kalangan kampus penolakan terus digelorakan. Terakhir ribuan dosen yang tersebar di 33 perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia ikut menolak revisi UU KPK ini.
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Soal Revisi UU KPK, Ahli Hukum Trisakti: Sangat Berbahaya Jika KPK AbsolutAhli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Effendy Saragih mengatakan usulan revisi UU KPK agar lembaga antirasuah itu...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Setuju Revisi UU KPK, PKS : Agar KPK Dapat PengawasanSebagai sebuah institusi, ada mekanisme checks and balances dalam opersionalisasi KPK. Soal lainnya dalam draf revisi UU KPK, kata Sohibul, belum menjadi perhatian bagi PKS
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Revisi UU KPK, Sandiaga: Saya Tak Sepakat Soal Pegawai KPK jadi ASNSandiaga mengaku tidak sepakat di salah satu poin di revisi UU KPK No 30 tahun 2002 soal pegawai KPK dijadikan ASN. Sandi menilai KPK tetap harus independen. UUKPK SandiagaUno Ntr kebanyakan konsinyering lagi nih pegawai kpk PNS_Ababil 🤣 tiap suruh gruduk yg kasus, kalau dalem kota ogah2an.. krn cm dpt uang harian sama taksi doang.. 🤣🤣🤣 elaah.. urusin aja oke oce.. bodo !
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »