Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Effendy Saragih mengatakan usulan revisi UU KPK agar lembaga antirasuah itu tidak lupa diri. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto- Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Effendy Saragih mengatakan usulan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi agar lembaga antirasuah itu tidak lupa diri. Oleh karena itu, revisi UU KPK hal yang wajar.
Apalagi, kata dia, adanya usulan pembentukan Dewan Pengawas KPK. Menurut dia, keberadaan Dewan Pengawas KPK sangat penting untuk melakukan check and balances seperti era demokrasi sekarang ini.“Jadi jangan sampai absolut, karena absolut itu sangat berbahaya justru. Kalau tanpa pengawasan, dimana-mana namanya absolut itu,” tandasnya.
“Jadi, dia tetap harus dalam pengawasan dong, bahaya kalau tidak diawasi. Besok-besok presiden dicocoknya pula, habis presiden kita, kosong nanti. Berbahaya kan itu,” jelas dia.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ahli Hukum UGM: Revisi UU agar KPK Tidak Tertinggal ZamanPublik tidak boleh menutup mata bahwa ada sejumlah hal yang mesti dievalusi terkait fungsi dan kewenangan komisi antikorupsi.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Ahli Hukum: KPK Seperti Lawan Politik yang Harus DibungkamMomen ini akan menjadi masa depan lembaga independen ini di Indonesia. DPR itu kumpulan lawan/kawan politik semua lageeee...
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Indonesia Dukung Revisi UU KPKTidak boleh ada sebuah lembaga yang mempunyai otoritas mutlak, seperti KPK, tanpa ada pengawasan sama sekali. Persatuan masyarakat dunia dan akherat menyatakan dukungan untuk merivisi maupun menolak revisi UU KPK
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Soal Revisi UU KPK, Firli Bahuri: Penegakan Hukum Harus Beri ManfaatPro-kontra revisi Undang-Undang KPK masih terus bergulir. Irjen Firli Bahuri mengatakan penegakan hukum harus memberikan manfaat. Sperti nyang KLISE dulu dulu, 100 hari kerja ada 'gebrakan dalem & luar'. Sperti biazza juga... buaanyak nyang arep cemas alias weit en si !!. Pak irjen firli Anda Polisi Aktif Di Angkat Jadi Ketua KPK Anda Itu Pasti Bakalan Sama Aja Dengan Institusi Anda Sekarang Bakalan Tebang Pilih Penegakan Hukum,, Pasti Anda Akan Di Setir Rezim Yg Ini Boleh Di Tangkap Dan Yg Ini Gaboleh Di Tangkap..
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Komunitas Sarjana Hukum Muslim Nilai Revisi UU KPK MelemahkanKomunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) menilai ada empat poin utama dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dinilai akan melemahkan RevisiUUKPK
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
LBH Jakarta: Revisi UU KPK Eleminir Kewenangan KPK yang Kita BanggakanLBH Jakarta turut mengkritik revisi UU KPK. Revisi UU KPK dinilai tiba-tiba muncul dan melemahkan lembaga antirasuah tersebut. LBHJakarta KPK Kpk udah mati... Penjarahan negara kok dilegalkan...?
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »