TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md akan memanggil empat institusi untuk meminta laporan perkembangan kasus buronan kelas kakap, Joko Tjandra.Empat institusi yang akan dipanggil adalah Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementeri Dalam Negeri. Pemanggilan tersebut untuk mengetahui perkembangan dari upaya pengejaran terhadap buronan kasus Bank Bali tersebut.
Kami akan koordinasi,' ujar Mahfud lewat keterangannya, Selasa, 7 Juli 2020.Menurut Mahfud, masyarakat perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penangkapan Joko, sehingga tidak memunculkan kecurigaan.“Di dalam negara demokrasi itu masyarakat harus tahu semua proses-proses yang tidak akan menyebabkan terbongkarnya rahasia sehingga seseorang bisa tambah lari. Semua proses harus terbuka dan disoroti masyaraka,” ujar bekas Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Klarifikasinya akan sama seperti di media, semua merasa benar. Usul ke PolhukamRI : tekan kementerian/lembaga utk memecat pejabat eselon1 yg bertanggung jawab. Baru ada efeknya, kacuali kalau hanya ingin memperlihatkan etika basa-basi birokrat. mohmahfudmd
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR Sebut Ada yang Bantu Pelarian Joko TjandraAnggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Sahroni menyebut ada oknum institusi hukum yang aktif ikut membantu pelarian buronan kasus korupsi cessie atau hak tagih Bank Bali, Joko Tjandra. DPR korupsi BankBali JokoTjandra Namanya Bento😊 Ya iyalah bro..... Wong polisi nangkap raja garong aja langsung dapet
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Dukcapil Berkilah Data Joko Tjandra Masih Bisa DiaksesSeharusnya perubahan kewarganegaraan seseorang diprosesn Dirjen Imigrasi dan Dirjen AHU Kemenkumham dan kemudian masuk ke data Kemendagri.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Dirjen Dukcapil Selidiki Pembuatan KTP Joko TjandraDIREKTUR Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Prof Zudan Arif Fakrulloh akan mempelajari dugaan pembuatan KTP buronan kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra di Dinas Dukcapil Jaksel. Udah diseting tuh,,
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Fatal, Dukcapil DKI Terbitkan KTP Joko TjandraJoko Soegiarto Tjandra seharusnya tidak bisa mencetak KTP dengan identitas WNI dikarenakan telah menjadi warga negara Papua Nugini dalam bentuk memiliki paspor negara Papua Nugini.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK Joko TjandraMajelis hakim memberikan kesempatan bagi kuasa hukum untuk menghadirkan pemohon dalam persidangan kedua kali ini.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Gara-Gara Joko Tjandra, Dukcapil Jaksel Diadukan ke OmbudsmanJoko Soegiarto Tjandra seharusnya tidak bisa mencetak KTP dengan identitas WNI karena telah menjadi warga negara lain yaitu Papua Nugini yang dibuktikan dengan paspor Papua Nugini. Nkri mau djadikan wc nya beliau.....makan d sini buang air disini..hambur2 oeang d neg lain
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »