jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut pihaknya berupaya agar setiap tahapan Pilkada 2020 tidak melanggar protokol kesehatan. Contohnya, KPU tidak mengundang kandidat saat tahapan penetapan pasangan pasangan calon kepala daerah. Raka Sandi mengungkapkan itu saat menghadiri diskusi daring dengan tema Pilkada Pandemi di Antara Kerumunan Massa, Rabu .
Baca Juga: "Penetapan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, kemudian menjadi pasangan calon itu dilakukan melalui rapat pleno KPU, ya, yang diselenggarakan oleh KPU provinsi dan kabupaten atau kota yang menyelenggarakan pilkada dengan tidak mengundang pasangan calon," kata Raka Sandi. Dia menegaskan, KPU tetap menegakkan prinsip demokratis ketika menetapkan pasangan calon kepala daerah yang tidak dihadiri kandidat.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ada Isu Penundaan Pilkada, KPU Pastikan Tahapan 4 Pilkada di Banten Tetap BerjalanKepastian tersebut menyusul adanya wacana penundaan Pilkada tahun 2020 dari berbagai kalangan karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Ditunda itu cuma karena urusan pandemi, bukan soal kemenangan. Kalau kemenangan bisa saja, sudah diketahui dari saat ini.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Pemerintah, KPU, dan DPR Sepakat Pilkada 2020 Jalan TerusPemerintah, KPU, Bawaslu, DPR, dan DKPP menyepakati agar Pilkada 2020 jalan terus. *PRESIDEN IDIOT, GA MAMPU MEMBACA KEDEPAN ADA BENCANA BESYAR, KOQ DIPERCAYA.... Gak tanya ke warga masyarakatnya Pak? Eh dah diwakili ama DPR ya.. ohhh... ayo rakyat jngan nyoblos..bahaya corona? biar ajalah mereka sibuk sendiri? nnti kl di pimpin orang2 bodoh..negara ini akan bubar dg sendiri nya, hukum alam itu berlakuZ
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
KPU Diminta Menganalisis Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2020Desakan berbagai pihak agar Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di 270 derah (pemilihan gubernur di 9 provinsi; walikota di 37 kota, dan bupati di 224 kabupaten) ditunda makin berhembus kencang. PilkadaSerentak 👍 momentum emas meilih pemimpin tepat mengatasi covid. (mendagri) 👍🇮🇩👍
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Jika Pilkada 2020 Tetap Digelar, Jangan Sampai KPU Menjadi Komisi Penyiksa UmumWahidah berharap KPU jangan sampai menjadi Komisi Penyiksa Umum setelah Pilkada 2020 tetap digelar seusai agenda. Pilkada2020 Pilkada ditengah pandemi, Urgent?
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Minta Pilkada 2020 Ditunda, Kemitraan: Pemerintah dan KPU Menutup Mata“Keputusan ini nyata melukai hati masyarakat. DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu seolah-olah menutup mata dan telinga terhadap suara nyata masyarakat untuk menunda Pilkada 2020,” ujar Wahidah Suaib. TempoNasional mang selama ini para politisi di pihak rakyat ? mereka di pihak rakyar 5 tahun sekali
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
KPU Tetapkan Paslon Pilkada 2020 Secara Online Hari IniAda 735 bakal pasangan calon di pilkada 270 daerah yang telah mendaftarkan diri. Bagi yang tak lolos masih ada kesempatan untuk menggugat di PTUN. Penetapan bisa secara online.. Kenapa Pemilihan tidak? Suara rakyat bahkan organisasi besar sprt NU dan Muhammadiyah tdk di dengar oleh rezim jokowi, Pemerintah lbh mendengar suara2 cukong, badut2 politik dan buzzer2 istana. Pilkada ttp di lanjutkan, keselamatan dan kesehatan rakyat tlh di abaikan oleh Pemerintah. udah kaga percaya ach.. ngambur ngamburin duit doang....
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »