Fungsionaris Partai Golkar Ini menjelaskan, dialektika penyelenggaraan negara dalam sistem presidensial yang menganut trias politika harus dijaga keseimbangannya. Sebab, posisi lembaga negara saat ini sama dan sejajar.
"Saya istilahkan bahwa legilatif dan eksekutif adalah mitra kerja yang memiliki satu tujuan adalah untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara," jelas dia. Lebih lanjut, kata dia, dalam hal revisi UU KPK yang menjadi polemik saat ini, tidak bisa rakyat menuduh presiden yang melemahkan pemberantasan korupsi. Sebab, presiden sebagai penyelenggara UU bukan pembuat UU.
"Ada pengamatan politik saya yang berbeda dengan semua pihak bahwa yang perlu kami sikapi adalah urgensinya RUU KPK dibahas sepihak setelah ada beberapa oknum anggota DPR dari partai tertentu dicekal. Ini poin politik yang perlu jadi pertanyan kami semua dan saya minta semua pihak yang memberikan dukungan dalam penguatan KPK untuk menelusurinya," ujar Syamsul.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III: Pimpinan KPK Tidak Boleh KosongAnggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Arsul Sani menyebut kursi pimpinan KPK tidak boleh melompong setelah mundurnya tiga pimpinan PimpinanKpk
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Anggota Komisi III Tak Suka KPK Membuat Keputusan PolitikAnggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Taufiqulhadi mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas rencana melantik dua pejabat baru KPK
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Polemik KPK: Saud Tampubolon Kecam Sikap Saut SitumorangJuru bicara Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gelar Nusantara Saud Marganda Tampubolon menilai, sikap Saut Situmorang mengundurkan diri dari jabatan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) PimpinanKpk
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Saran Mahfud MD untuk Presiden Jokowi terkait Sikap Pimpinan KPKPakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan pimpinan KPK bukanlah mandataris Presiden Jokowi. PimpinanKpk KPK is the best... Oknum dan manusia di dalamnya yg perlu di reset otaknya supaya faham tugas dan fungsi dlm menjalankan amanah, tapi itulah sifat manusia tempat salah dan lupa, maka maafkan mereka dan ingatkan supaya kembali ke jalan yg benar menurut UU.
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Empat Poin Sikap Din Syamsuddin Terkait Revisi UU KPKKetua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menyampaikan pandangannya terkait revisi UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan... MNCkoranSINDO
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
3 Fraksi di DPR Beda Sikap Soal Revisi UU KPKTiga fraksi yang ada di DPR memiliki pandangan berbeda soal Revisi UU KPK.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »