TEMPO.CO, Jakarta - Tiga fraksi Dewan Perwakilan Rakyat berbeda sikap soal beberapa poin revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Revisi UU KPK. Tiga fraksi yang beda sikap tersebut adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Demokrat.
Rapat tersebut memutuskan bahwa DPR dan Pemerintah sepakat untuk menyutui beberapa poin revisi yang telah dibahas sebelumnya dalam panitia kerja. Dengan keputusan tersebut artinya poin-poin revisi itu telah disepakati dan revisi UU KPK bakal dibawa dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 2 atau sidang paripurna.Dari tiga fraksi tersebut hanya Fraksi Partai Partai Keadilan Sejahtera yang menyampaikan dalam rapat mengenai alasan perbedaan pendapat.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Agus: KPK akan kirim surat ke DPR terkait revisi UU KPKKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengirimkan surat kepada DPR RI terkait pembahasan usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU ... Loh, masi ngantorrr? 😁😁😁😌😂
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
KPK Surati DPR Minta Pengesahan Revisi UU KPK DitundaKPK mengirim surat ke DPR terkait pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Surat itu berisi permintaan agar DPR menunda pengesahan revisi UU KPK. Baru kali ini sy setelah tau ada grub taliban di KPK tidak akan mendukung apapun anggapan KPK saat ini
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
KPK antarkan surat ke DPR minta pengesahan revisi UU KPK ditundaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantarkan surat ke DPR RI meminta agar pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
KPK Shutdown, Agus Rahardjo Kirim Surat ke DPR Soal Revisi UU KPK - Teras.IDKetua KPK Agus Rahardjo masih menaruh harapan pihaknya dilibatkan dalam pembahasan terkait perubahan undang-undang ....
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Poin-poin Revisi UU KPK yang Disepakati DPR dan PemerintahSalah satu dari tujuh poin revisi UU KPK yang disepakati DPR dan Pemerintah yaitu terkait pembentukan Dewan Pengawas. Revisi itu segera disahkan menjadi UU. Baru dinegara ini hukum acara pidana dijalankan oleh dewan pengawas, didunia manapun tak ada izin penyelidikan/penyadapan dr badan pengawas yg ada izin dr pengadilan
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Kapan Revisi UU KPK Disahkan? Ini Penjelasan DPRKeputusan ada pada rapat Badan Musyawarah DPR. Rekor nih kerja DPR, dari usulan sampai paripurna 3 minggu kelar anjayyyy. RUUPKS apa kabar bgsd ? DPR_RI
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »