"Waktu yang tersedia bagi pemerintah dan DPR itu sangat singkat, sangat pendek, sehingga harapannya bisa dikeluarkan Perppu," kata peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman, Rabu .
"Nah kalau memang Presiden itu merasa bahwa DPR ini iktikadnya tidak kuat maka presiden bisa punya pilihan jalan, segera mengonsolidasikan partai pendukungnya, untuk melancarkan proses pembahasan di DPR," ujar Zaenur."Ya karena ini memang kegentingannya sangat memaksa korupsinya, tidak hanya korupsi ya, berbagai jenis kejahatan gitu ya, sangat merebak ya, khususnya korupsi tetapi instrumen hukumnya tidak cukup," ucap Zaenur.
MASYARAKAT perlu diajak berpartisipasi menghukum perampok uang negara. Sanksi itu diyakini membuat perampok semakin malu selain hukuman penjara dan perampasan aset.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Sentil DPR Soal RUU Perampasan Aset & Pembatasan Uang KartalPresiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal.
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Jokowi Singgung Nasib RUU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPRJokowi kembali meminta agar Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset segera diselesaikan oleh DPR RI.
Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »
PPATK: RUU 'Sakti' Jokowi Ini Bisa Bereskan Kekayaan Janggal KoruptorPPATK buka suara mengenai pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Presiden Kirgistan Sahkan Undang-undang Serupa Aturan ‘Agen Asing’ RusiaPresiden Kirgistan Sadyr Japarov pada Selasa (2/4) menandatangani sebuah undang-undang kontroversial yang meniru “undang-undang agen asing” di Rusia. Berbagai organiasasi nonprofit mengajukan keberatan atas undang-undang tersebut karena dinilai akan menstigmatisasi mereka dan menimbulkan...
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi Tandatangani Pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus JakartaJokowi menandatangani pengesahan UU DKJ pada 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi Teken Undang-Undang Tentang Daerah Khusus JakartaJPNN.com : Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »