Rosseno Aji Nugroho, CNBC IndonesiaFoto: Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan , Ivan Yustiavandana menghadiri peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara, Rabu . Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan buka suara mengenai pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sebelumnya, RUU ini disinggung oleh Presiden Joko Widodo lantaran tak kunjung dibahas oleh DPR.
"RUU Perampasan Aset memuat tiga substansi utama, yaitu unexplained wealth sebagai salah satu aset yang dapat dirampas untuk negara," kata Ivan, Jumat, .Ivan menjelaskan prinsip tersebut terkandung dalam Pasal 5 ayat huruf b RUU Perampasan Aset. Dia mengatakan unexplained wealth merupakan kekayaan janggal yang dimiliki seseorang. Kekayaan itu dianggap janggal ketika kekayaan yang dimiliki, tidak sesuai dengan penghasilannya.
Ivan mengatakan pemerintah melalui Surat Presiden tanggal 4 Mei telah menyampaikan RUU Perampasan Aset kepada DPR. Surat itu berisi permintaan agar RUU ini dapat dibahas dan ditetapkan bersama dengan pemerintah. Bhima juga mengatakan keberadaan UU Perampasan Aset dapat membuat Indonesia bisa lebih mudah diterima dalam aksesi keanggotaan Organisation for Economic Co‑operation and Development . Dia menilai organisasi yang berisi negara-negara maju itu tentu akan menimbang keseriusan Indonesia dalam memberantas korupsi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »