REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Indonesia Corruption Watch dan koalisi masyarakat sipil antikorupsi, tetap mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi. UU KPK hasil revisi akan mulai berlaku pada 18 Agustus 2019.
Lalola menegaskan, ada satu alasan penting yang mendasari sikap koalisi masyarakat sipil mendorong terbitnya perppu. Penerbitan perppu, kata dia, bisa menjadi semacam mekanisme klarifikasi dari Presiden kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat sipil tetap berkomitmen untuk menunggu inisiatif Presiden dalam menerbitkan perppu hingga saat terakhir sebelum 18 Oktober. "Kita masih mendorong sejauh ini sampai hari besok, masih berlaku secara otomatis kita masih dorong penerbitan perppu. Dan bahkan perppu itu sebetulnya bisa saja dikeluarkan setelah UU KPK disahkan. Tapi kan yang kita dorong yang damage-nya paling rendah dan sebelum berlaku secara penuh," tambah Lalola.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo'Mungkin presiden berangkat dari pengalaman itu, jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karir,' imbuhnya. sungguh indah negeri ini. surga para maling.👍
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Ketua KPK: Mungkin tak Ada Lagi OTT Usai UU KPK BaruPemerintah belum tahu apakah presiden keluarkan Perppu atau tidak. Judulnya aneh, Pemerintah = Presiden. OTT diganti dgn Oyee...Oyeee Untung aku kemarin nggak ikut ikut xixixi
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Ketua KPK Singgung Perppu KPK di Hadapan Plt MenkumhamHingga kini belum jelas apakah Presiden Jokowi akan menerbitkan Perppu KPK. penerbitan PERPU KPK merupakan keinginan gerombolan perongrong negara ... SBY cs binaan ALi murtopo dan Benny Murdani
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sehari Jelang UU KPK Hasil Revisi Diberlakukan, KPK Semakin Gencar Lakukan Penangkapan - Tribunnews.comKamis (17/10) besok, undang-undang baru lembaga antirasuah mulai diberlakukan. Diprediksi, kewenangan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan vakum hingga Desember. Apakah ini yang membuat KPK 'tancap gas'? Siapa saja yang terciduk? Simak di
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Ketua KPK: Mungkin tidak Ada OTT Lagi setelah UU KPK BaruAgus menyampaikan hal tersebut dalam acara sosialisasi dan peluncuran Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). It da pasti.dan it yg di inginkan. Udah jangan bikin statemen yg nggak pasti! Baru mungkin? Kan sdh ada perbandingan kinerja KPK sebelumnya, kalau nanti tdk ada yg ditangkap baru kita dan mahasiswa demo lagi! Jgn menganggap diri paling hebat? Berarti sesuai dengan rencana
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Akademisi desak Presiden segera terbitkan Perppu KPKPara akademisi dari sejumlah pusat studi universitas dan organisasi non-pemerintah di Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »