Jakarta, Beritasatu.comCipta Kerja dibahas melalui mekanisme Badan Legislasi DPR. Alasannya agar pembahasan RUU itu lebih terarah dan bisa lebih cepat selesai.
"Karena butuh kecepatan maka akan lebih baik prosesnya melalui Badan Legislasi ketimbang lewat Pansus. Meskipun penyelesaian secara cepat tapi tahapan, mekanisme dan substansi tidak boleh diabaikan. Karena Undang-Undang ini harus berkualitas dan jangan sampai nanti digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," ungkap Mukhtarudin di Jakarta, Kamis .merupakan kebutuhan bangsa.
ke DPR RI dan harus segera menindaklanjuti secara cepat agar tahapan-tahapan pembahasan segera dilakukan. DPR selaku perwakilan rakyat tentu akan membahas substansi dan materi RUU"Jadi perdebatannya masuk dalam DPR, jangan berdebat di luar parlemen. Biarkan bola ini bergulir jangan ditolak dulu, kalau ada masukkan silahkan sebanyak-banyaknya. Pentingnya soal penyederhanaan regulasi dalam rangka mempermudah investasi.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mendagri: RUU Cipta Kerja Terobosan untuk Investasi dan Lapangan Kerja'Yang paling utama ini perlu kita dukung, karena ini terobosan besar untuk membuka invetasi dan lapangan kerja,' Makin lama kok ya makin muak dengar kata INVESTASI Bukannya kesejahteraan malah terbayang kesengsaraan Demi INVESTASI, pemerintah memeras habis nafkah, kekayaan alam, dan rakyatnya sendiri
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada PengusahaPengamat Aulia Y Guzasiah mengaku tak heran ada penolakan RUU Cipta Kerja, sebab pemerintah lebih melibatkan unsur pengusaha dalam penyusunannya. Wajar, pengusaha sekarang berlomba lomba jadi anggota dewan buat bikin undang2 yg nguntungin mereka.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku OtoriterMenurut Wahyudi, masuknya dua pasal tersebut juga menunjukkan pemerintah berupaya ingin ikut campur tangan dalam aktivitas pers.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Ada Udang di Balik Batu dari Salah Ketik RUU Cipta KerjaEmrus Sihombing menegaskan para perumus draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus bertanggung jawab atas persoalan salah ketik narasi pasal. sy blm bca bunyi pasal nya sprti apa.. Draf RUU Cipta krja salah ketik..? contoh nya diri kita aja deh, klo salh ketik itu paling² kata Per kata & atau Penyubutan, itu nama nya salah ketik.. ini DRAF RUU lho pak... dmna LOGIKAnya. jgn bodohin publik dgn Alibi sprti itu...
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Mahfud MD: Pasal 170 RUU Cipta Kerja Memang Harus DiperbaikiMahfud juga menilai UU Cipta Kerja tak boleh mengekang kebebasan pers. Halah
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Pasal 170 RUU Cipta Kerja dan Analisis Bukan Hasil Salah Tik'Kalau salah tiknya satu pasal dan sistematis, kan aneh,' kata Erasmus Napitupulu.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »