RAPAT Paripurna DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .
Terdapat dua catatan yang disampaikan oleh politisi PKS tersebut. Pertama PKS menganggap pembentukan Dewan Pengawas yang disebutkan bagian dari KPK membuat kinerja Dewan Pengawas tidak independen dan kredibel. Kedua, Ledia juga mempermasalahkan kewenangan mutlak pemilihan Dewan Pengawas oleh Presiden.
"PKS menilai KPK cukup memberitahukan, bukan meminta izin ke Dewan Pengawas dan monitoring ketat agar penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia," katanya. "Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang," tanya pimpinan Rapat Paripurna Fahri Hamzah kepada peserta rapat.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Nasir Djamil PKS: Pemilihan Dewan Pengawas KPK Tinggal DikompromikanAnggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan mekanisme pemilihan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tinggal dikompromikan DewanPengawasKPK
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Gerindra, PKS dan Demokrat Persoalkan Dewan Pengawas KPKFraksi Gerindra, PKS, dan Demokrat sepakat dengan revisi UU KPK namun menyoroti potensi abuse of power di balik kewenangan presiden membentuk dewan pengawas KPK Sok sok an anda. Pahlawan kesiaaangan.. Gerindra, PKS, Demokrat seolah menolak keberadaan Dewan Pengawas & izin penyadapan, tapi pas DPR sahkan revisi UU KPK semua teriak setuju. Ini langkah pencitraan yg bagus, jd ketika di masa depan ada masalah dgn KPK mereka punya jejak digital yg baik 🤣
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
UU KPK Baru, PKS Tak Setuju Izin Penyadapan ke Dewan PengawasSalah satu poin yang ditekankan PKS dalam UU KPK yakni, Lembaga Antirasuah itu tak perlu meminta izin dewan pengawas sebelum melakukan penyadapan.
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Gerindra dan PKS: Dewan Pengawas Periode Kedua Dipilih DPRDewan Pengawas untuk KPK periode 2019-2023 akan dipilih oleh presiden.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Gerindra dan PKS Soroti Soal Dewan PengawasPenunjukan dewan pengawas oleh presiden justru tidak sesuai dengan tujuan awal.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Hehamahua: KPK tidak Perlu Dewan Pengawas Bentukan PresidenSelama ini, KPK sudah memiliki Pengawasan Internal yang sudah kerap jatuhkan sanksi. Bukan Presiden jokowi yg membentuk Dewan Pengawas KPK_RI Jokowi hanya menyarankan, meminta & menyetujui Dewan Pengawas KPK tsb Selebihnya Diseleksi oleh Pansel (independen, penggiat anti korupsi & bukan partai politik) Diuji & dipilih oleh DPR_RI Setelah itu baru Presiden Pengawas internal tdk independen,Dewan pengawas lbh kredible dan di butuh kan KPK
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »