.wrap-pertamina{ margin: 0 auto; text-align: center; width: 270px;}img.eventx {margin-top: 10px;width: 100%;height: auto;} REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra dan PKS memberikan catatan dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Mereka meminta kewenangan memilih dewan pengawas yang termuat dalam UU tersebut berada di DPR.
Baca Juga Revisi UU KPK telah disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa . Pengesahan itu setelah melalui rangkaian pembahasan antara fraksi-fraksi dan masukan pemerintah. Pemerintah memberi masukan yang salah satunya meminta dewan pengawas dipilih oleh pemerintah. Demokrat yang pada saat Rapat Badan Legislasi tidak menyampaikan pandangannya juga mengkritisi pemilihan Dewan Pengawas melalui presiden pada paripurna. Namun, pengesahan ini memastikan Dewan Pengawas untuk KPK periode 2019-2023 akan dipilih oleh presiden dan tanpa melibatkan DPR RI.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Nasir Djamil PKS: Pemilihan Dewan Pengawas KPK Tinggal DikompromikanAnggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan mekanisme pemilihan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tinggal dikompromikan DewanPengawasKPK
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Gerindra Usulkan Dewan Pengawas KPK Dipilih DPR : Okezone NasionalSupratman berkata alasan partainya ingin Dewan Pengawas KPK dari DPR agar tidak ada konsentrasi kekuasaan ke cabang kekuasaan tertentu - Nasional - Okezone Nasional jokowi, khan, sdh menyatakan sebelumnya Bhw: 1. Diseleksi oleh Pansel 2. Diuji & dipilih oleh DPR_RI 3. Disetujui oleh Presiden Yg bahkan Pansel & kandidat Dewan Pengawas KPK_RI jg Haruslah Figur yg 1. Murni Independen 2. Terbebas SARA 3. Bukan bag dr parpol 4. Anti Korupsi
Sumber: okezonenews - 🏆 41. / 51 Baca lebih lajut »
Tolak Dewan Pengawas Ditunjuk Presiden, Gerindra Tak Tanggung Jawab Nasib KPK'Kita semua tahu semangat DPR dalam merevisi UU ini adalah dalam rangka menguatkan KPK itu sendiri namun masih ada ganjalan,' kata Waketum Gerindra, Edhy Prabowo. Gerindra UUKPK Tolong blak-blakan apa ganjalannya 😊 Bilang aja TAKUT kl DPR jd KORBAN KPK_RI ..LoL
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Dahnil: Dewan Pengawas Ditunjuk Presiden, Bagai Tempatkan KPK di Bawah KSP'Kan itu sama dengan menempatkan KPK sebagai staf Presiden, tidak lagi sebagai Institusi hukum yang independent...,' kata Dahnil. KPK Presiden dunhill anzar Smua hrs ada pengawasan sdang presiden aja di wasi mpr ri palg kpk yg penuh sarang trima suap dan gratifikasi agar klo di awasi gk bsa semena2 spt kpk taliban skrg ini krn org2nya sarang korupsi prlu dbsmi gunanya bdan pengawas kpk agar kpk klo lnggar uu konstitusi bsa dgntidnkri Kpk skrg ini sarang korupsi trselubung yg doyan trima suap dan gratifikasi dr para koruptor klas kakap jg klas tinggi jlas2 gubernur dki jkt skrg ini penuh korupsi akalin apbd dki jkt itu cra bru korupsi skrg ini dtutupi slma ini krn adiknya novel baswedan yg main blakang dg kpk
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Srikandi Indonesia Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPKKPK semestinya tidak perlu alergi dengan adanya revisi UU KPK oleh DPR. Siapa mereka?
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Kehadiran Dewan Pengawas KPK Dinilai PentingDewan Pengawas harus hadir untuk menciptakan kerja KPK yang efektif dan profesional. Harusnya KPK yg mengawasi kok skrg malah KPK diawasi,sebenarnya yg koruptor siapa sih?ngakak gw,udhlah gk usah ada KPK2an lg,silahkan korupsi berjamaah
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »