PKS menilai hilangnya satu pasal dalam UU Ciptaker karena aturan tersebut dibuat tergesa-gesa. Ilustrasi Fraksi PKS di DPR menyebut ada ketergesa-gesaan dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Indikasinya, pasal yang hilang dalam draf final yang dipegang pemerintah.Cipta Kerja disebut hilang dari naskah terbaru yang berjumlah 1.187 halaman. Pasal yang hilang yakni Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PKS Sebut Revisi Draf Final Omnibus Law Usulan SetnegPKS menegaskan perubahan draf final Omnibus Law UU Ciptaker usai disahkan merupakan usulan dari Setneg.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
PKS Sebut Setneg Usulkan Perbaikan 158 Poin Omnibus LawFraksi PKS DPR RI menyebut perbaikan yang masih terjadi dalam Omnibus Law Ciptaker usai disahkan disinyalir karena pembuatan UU tersebut terburu-buru. Bisa gitu ya? pdhl dulu kasus ayat tembakau ketua pansusnya kena sanksi, ini negara koq jadi semau2nya gini 🙃 UU kok mirip sperti binatang bunglon,, yg bisa berubah² setiap pindah tempat hinggap,,🤭 Pertanyaannya kerjane menteri menteri yg bareng buat uu trus apa ,kok revisi lagi
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Kritik dan Pujian Fraksi PKS untuk Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf AminKritik dan Pujian Fraksi PKS untuk Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin 8ukaSindonews JokowiMaruf PKSejahtera FPKSDPRRI JazuliJuwaini PKSejahtera FPKSDPRRI JazuliJuwaini Lagi² karena pencitraan semua kelemahan dan kepolosannya diterima oleh kebanyakan dari 'KITA', karena 'KITA' masih gak sadar jika kardus digembok itu bukan solusi untuk memperbaiki kondisi sosial politik dan ekonomi di negeri ini. 🤪 MosiTidakPercaya
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Demokrat-PKS Diminta Ajukan Legislative Review UU Ciptaker |Republika OnlinePengajuan legislative review untuk membatalkan UU Ciptake, langkah konstitusional.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sukamta PKS Khawatir dengan Rencana KemenkominfoSukamta khawatir rencana dari Kemenkominfo itu berdampak kepada kebebasan berekspresi. Sukamta
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
PKS Pertimbangkan |em|Legislative Review |/em|UU Cipta Kerja |Republika OnlinePermintaan legislative review untuk membatalkan UU Ciptaker sendiri telah menguat.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »