PKS Sebut Setneg Usulkan Perbaikan 158 Poin Omnibus Law

  • 📰 CNN Indonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 1 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 4%
  • Publisher: 53%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Fraksi PKS DPR RI menyebut perbaikan yang masih terjadi dalam Omnibus Law Ciptaker usai disahkan disinyalir karena pembuatan UU tersebut terburu-buru.

"Sebelumnya Sekretariat Negara mengusulkan perbaikan draf RUU Cipta Kerja sebanyak 158 item dalam dokumen setebal 88 halaman berdasarkanLihat juga:Mulyanto menduga perbaikan dan perubahan membuat halaman naskah Omnibus Law Ciptaker kembali berubah.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Betul juga pernyataan dari Mahfud MD... Jika sudah ditetapkan (disahkan), tapi terus diubah-ubah atau ditambah/dikurangi. Itu adalah cacatformil atau tidak sah!!! 😬

Gendeng!

Perbaikan Atawa 'Perbaikan' ?🤔

ngeri-ngeri sedap

Sapa tau bang prastow mau meluruskan stamenni ini

Bru kli ini ada UUD berubah2 jumlah halaman nya.

Siap-siap ganti versi lagi

Perubahan jumlah halaman karena perbedaan format kertas tidaklah esensial. Tapi perbaikan 158 poin berpotensi merubah makna substansi yg memerlukan proses legislasi sesuai ketentuan peraturan, agar polemik UU ciptaker ini tdk berkepanjangan. KemensetnegRI DPR_RI FPKSDPRRI

Pertanyaannya kerjane menteri menteri yg bareng buat uu trus apa ,kok revisi lagi

UU kok mirip sperti binatang bunglon,, yg bisa berubah² setiap pindah tempat hinggap,,🤭

Bisa gitu ya? pdhl dulu kasus ayat tembakau ketua pansusnya kena sanksi, ini negara koq jadi semau2nya gini 🙃

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 27. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

PKS Sebut Revisi Draf Final Omnibus Law Usulan SetnegPKS menegaskan perubahan draf final Omnibus Law UU Ciptaker usai disahkan merupakan usulan dari Setneg.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Berharap ke PD-PKS, KSPI Surati DPR Minta Legislative Review UU CiptakerKSPI mengirim surat ke 9 fraksi di DPR meminta legislative review UU Cipta Kerja. F-PKS dan Demokrat juga diminta inisiatif mengajukan legislative review. UUCiptaKerja OmnibusLaw Minta ke PD dan PKS jatah dana juga sekalian bung! Yang paling efektif dan produktif supaya semua tercerahkan satu-satunya cara adalah cermati point per point, kemudian beraudiensi baik dgn DPR maupun Pemerintah. Jika masih kurang ajukan uji materi ke MK
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Kritik Tumbuhnya Politik Dinasti dan Kinerja MenteriPKS mengkritik tumbuhnya politik dinasti dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. PKSejahtera mah emg partai paling ribet sejagat raya, yg namanya politik dinasti itu klo gibran ujug2 ditunjuk bapake jadi walkot solo, lha gibran kan ikut pilkada jdi ya klo ente suka coblos klo ga suka ga ush d coblos,,,, partai gurem gk usah banyak tingkah lah wkwkwk
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Kritik dan Pujian Fraksi PKS untuk Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf AminKritik dan Pujian Fraksi PKS untuk Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin 8ukaSindonews JokowiMaruf PKSejahtera FPKSDPRRI JazuliJuwaini PKSejahtera FPKSDPRRI JazuliJuwaini Lagi² karena pencitraan semua kelemahan dan kepolosannya diterima oleh kebanyakan dari 'KITA', karena 'KITA' masih gak sadar jika kardus digembok itu bukan solusi untuk memperbaiki kondisi sosial politik dan ekonomi di negeri ini. 🤪 MosiTidakPercaya
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Demokrat-PKS Diminta Ajukan Legislative Review UU Ciptaker |Republika OnlinePengajuan legislative review untuk membatalkan UU Ciptake, langkah konstitusional.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Sukamta PKS Khawatir dengan Rencana KemenkominfoSukamta khawatir rencana dari Kemenkominfo itu berdampak kepada kebebasan berekspresi. Sukamta
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »