"Presiden sebagai pejabat yang mengurus urusan publik wajar akan selalu jadi pusat komentar," ungkapnya.
Diketahui, dalam draf RKUHP, orang yang menghina presiden atau wakil presiden, bisa dijerat pidana maksimal lima tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 Juta.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ini Pasal-Pasal Karet di RKUHP Versi Dewan PersSeperti keterangan tertulis Dewan Pers, RUU itu memuat sejumlah pasal yang multitafsir atau 'pasal karet', serta tumpang tindih dengan undang-undang yang ada
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Gerindra dan PKS: Dewan Pengawas Periode Kedua Dipilih DPRDewan Pengawas untuk KPK periode 2019-2023 akan dipilih oleh presiden.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Revisi UU KPK Disetujui, PKS Tetap Tolak Dewas Atur Izin PenyadapanFraksi PKS memberikan catatan atas persetujuan disahkannya revisi UU KPK. PKS menolak sejumlah poin terkait Dewan Pengawas yang kini diatur dalam UU KPK. PKS UUKPK Terimakasi PKS sudah meyakikan aku dalam memberikan dukungan. dengan prinsip sbb: Dimanapun PKS berpihak, maka berpihak lah sebaliknya maka itulah kebenaran.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Fraksi PKS sampaikan catatan terkait dewas dan wewenang penyadapanAnggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah memberikan sejumlah catatan terkait dewan pengawas (dewas) dan wewenang ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Gerindra dan PKS Soroti Soal Dewan PengawasPenunjukan dewan pengawas oleh presiden justru tidak sesuai dengan tujuan awal.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Gerindra, PKS dan Demokrat Persoalkan Dewan Pengawas KPKFraksi Gerindra, PKS, dan Demokrat sepakat dengan revisi UU KPK namun menyoroti potensi abuse of power di balik kewenangan presiden membentuk dewan pengawas KPK Sok sok an anda. Pahlawan kesiaaangan.. Gerindra, PKS, Demokrat seolah menolak keberadaan Dewan Pengawas & izin penyadapan, tapi pas DPR sahkan revisi UU KPK semua teriak setuju. Ini langkah pencitraan yg bagus, jd ketika di masa depan ada masalah dgn KPK mereka punya jejak digital yg baik 🤣
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »