PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai Presiden Joko Widodo dapat mengambil jalan tengah ihwal Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
Pada kesempatan itu juga hadir narasumber lain yaitu Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Bidang Hukum Didi Irawadi Syamsuddin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Ade Irfan Pulungan, Pakar Hukum Konstitusi Heru Widodo, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati dan Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Hukum, Habiburokhman.
"Dalam proses legislasi seperti biasa, jangan terburu-buru seperti kemarin, tertutup, undang semua pihak, masyarakat sipil, KPK, parsitipatif terbuka," terangnya.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perppu KPK Bukan Simalakama, 4 Perppu Ini ContohnyaDirektur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari menjabarkan 4 Perppu yang pernah diterbitkan Presiden Joko Widodo, apa saja?
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Eks Ketua KPK Kaget Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan jika Rilis Perppu KPKJokowi saat ini mempertimbangkan untuk merilis perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Perppu UU KPKRevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diketuk DPR, hingga saat...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Dibandingkan Judicial Review, Perppu UU KPK Dinilai Bisa Cepat Hentikan Keributan Politik'Jika menolak, DPR bisa jadi sasaran demo lagi dari mahasiswa dan masyarakat sipil. Keributan politik pun tak selesai,' papar Feri.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Romli Atmasasmita: Presiden Bisa Dimakzulkan jika Terbitkan Perppu Sebelum UU KPK DiundangkanMenurut Romli, mendesak presiden menerbitkan perppu terkait UU KPK hasil revisi sama saja dengan menjerumuskan presiden.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Pakar: Presiden Bisa Terbitkan Perppu Penangguhan UU KPK Hasil RevisiTak hanya bisa meninjau kembali UU KPK dan menampung aspirasi publik, relasi Presiden dan DPR pun tetap terjaga.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »