Pakar: Presiden Bisa Terbitkan Perppu Penangguhan UU KPK Hasil Revisi

- Pakar hukum tata negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan, ada opsi alternatif yang bisa ditempuh Presiden Joko Widodo terkait penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap"Setelah terlebih dahulu mengundangkan UU perubahan UU KPK maka presiden dapat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang penangguhan atau penundaan berlakunya UU tentang perubahan UU KPK dalam jangka waktu tertentu.

"Yaitu, Perppu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kemudian pada era sebelum Reformasi juga pernah ada Perppu Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai," kata Bayu.

Pertama, KPK tetap dapat bekerja seperti biasanya dengan menggunakan UU KPK yang ada seperti saat ini, yang artinya aspirasi sebagian besar publik kepada Presiden Jokowi terpenuhi. Dengan aspirasi publik terpenuhi, situasi nasional akan kembali kondusif. Dengan masa penangguhan ini, Bayu meyakini pembahasan perubahan UU KPK dapat dilakukan secara komprehensif, seksama, cermat, hati-hati dan partisipatif dengan melibatkan banyak pihak.Romli Atmasasmita: Presiden Bisa Dimakzulkan jika Terbitkan Perppu Sebelum UU KPK Diundangkan

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPK Tunggu Kepastian antara Perppu atau UU KPKKPK saat ini hanya fokus pada pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Presiden Tunggu Uji Materi UU KPKLangkah konstitusional, dialogis, dan konstruktif dalam penyelesaian perbedaan pendapat terkait dengan UU KPK agar lebih dikedepankan.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Romli Atmasasmita: Presiden Bisa Dimakzulkan jika Terbitkan Perppu Sebelum UU KPK DiundangkanMenurut Romli, mendesak presiden menerbitkan perppu terkait UU KPK hasil revisi sama saja dengan menjerumuskan presiden.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

UU KPK, Iluni Usulkan Uji Materi ke MKIluni UI lebih mendorong judicial review atau uji materi UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Terkait UU KPK, UI Dukung Langkah KonstitusionalDalam pernyataan sikap tersebut UI meminta semua pihak memerhatikan dampak sosial, ekonomi, politik dan keamanan dari berbagai kegiatan yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Iluni UI Dukung 'Judicial Review' UU KPK di Mahkamah KonstitusiKetua Umum Iluni UI, Andre Rahadian, menyatakan, salah satu cara untuk menguatkan KPK dalam UU saat ini adalah dengan judicial review ke MK. guidedbyguff
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »