TEMPO.CO, Jakarta - DPR tak menunggu pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan pimpinan KPK sebelum mengesahkan revisi UU KPK Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Revisi UU KPK telah disetujui oleh DPR menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR siang ini, Selasa, 17 September 2019.'Kami enggak bisa, tidak mungkin kami harus menunggu KPK.
Oleh karena itu, keputusan sudah diambil dan kami lihat nanti perkembangannya di Paripurna,' ujar politikus Partai Gerindra itu.Keputusan segera mengesahkan UU KPK ini diambil setelah DPR bersama pemerintah menggelar rapat di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR, Kompleks Parlemen Senayan, pada Senin 16 September 2019.Berdasarkan ketentuan DPR, setelah rapat di Baleg digelar rapat Badan Musyawarah atau Bamus untuk mengagendakan Rapat Paripurna untuk mengesahkannya menjadi undang-undang.
KPK yg ramah..? OMG
oalah
DPR sekarepe dewe 😬
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Surati DPR Minta Pengesahan Revisi UU KPK DitundaKPK mengirim surat ke DPR terkait pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Surat itu berisi permintaan agar DPR menunda pengesahan revisi UU KPK. Baru kali ini sy setelah tau ada grub taliban di KPK tidak akan mendukung apapun anggapan KPK saat ini
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
KPK antarkan surat ke DPR minta pengesahan revisi UU KPK ditundaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantarkan surat ke DPR RI meminta agar pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
LBH Jakarta: Revisi UU KPK Eleminir Kewenangan KPK yang Kita BanggakanLBH Jakarta turut mengkritik revisi UU KPK. Revisi UU KPK dinilai tiba-tiba muncul dan melemahkan lembaga antirasuah tersebut. LBHJakarta KPK Kpk udah mati... Penjarahan negara kok dilegalkan...?
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Ribuan Dosen Tolak Revisi UU KPK dan Pelemahan KPKPenolakan terhadap revisi UU KPK terus menggelora. Dari kalangan kampus penolakan terus digelorakan. Terakhir ribuan dosen yang tersebar di 33 perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia ikut menolak revisi UU KPK ini.
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Soal Revisi UU KPK, Ahli Hukum Trisakti: Sangat Berbahaya Jika KPK AbsolutAhli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Effendy Saragih mengatakan usulan revisi UU KPK agar lembaga antirasuah itu...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Setuju Revisi UU KPK, PKS : Agar KPK Dapat PengawasanSebagai sebuah institusi, ada mekanisme checks and balances dalam opersionalisasi KPK. Soal lainnya dalam draf revisi UU KPK, kata Sohibul, belum menjadi perhatian bagi PKS
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »