Peneliti Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dr Herlambang P Wiratraman
Jember, Jawa Timur - Pengamat hukum tata negara dan peneliti Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dr Herlambang P Wiratraman menyoroti soal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terpilih di tengah riuhnya revisi Undang-Undang KPK. Pertama, sejak awal proses seleksi bermasalah di level panitia seleksi maupun calon pimpinan terpilih, apalagi tanpa mendengar suara KPK saat di tangan Presiden Jokowi.
Kedua, sepanjang proses seleksi terdengar komisioner KPK terpilih tidak tegas atas upaya melakukan operasi tangkap tangan dan lebih fokus pada upaya pencegahan yang sifatnya sebatas sosialisasi antikorupsi semata, sehingga justru signal jelas dan terbuka terhadap pelemahan di tubuh KPK beberapa tahun mendatang.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Revisi UU KPK, Ahli Hukum Trisakti: Sangat Berbahaya Jika KPK AbsolutAhli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Effendy Saragih mengatakan usulan revisi UU KPK agar lembaga antirasuah itu...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Pengamat Sebut Tiada Langkah Hukum untuk Jegal Firli ke KPKKapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri diperkirakan bakal melangkah mulus menuju kursi tertinggi Gedung Merah Putih KPK. Loh piye to iki ? Harus kembali dari awal. Bentuk kembali pansel KPK.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Komunitas Sarjana Hukum Muslim Nilai Revisi UU KPK MelemahkanKomunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) menilai ada empat poin utama dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dinilai akan melemahkan RevisiUUKPK
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Ahli Hukum UGM: Revisi UU agar KPK Tidak Tertinggal ZamanPublik tidak boleh menutup mata bahwa ada sejumlah hal yang mesti dievalusi terkait fungsi dan kewenangan komisi antikorupsi.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Indonesia Dukung Revisi UU KPKTidak boleh ada sebuah lembaga yang mempunyai otoritas mutlak, seperti KPK, tanpa ada pengawasan sama sekali. Persatuan masyarakat dunia dan akherat menyatakan dukungan untuk merivisi maupun menolak revisi UU KPK
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Soal Revisi UU KPK, Firli Bahuri: Penegakan Hukum Harus Beri ManfaatPro-kontra revisi Undang-Undang KPK masih terus bergulir. Irjen Firli Bahuri mengatakan penegakan hukum harus memberikan manfaat. Sperti nyang KLISE dulu dulu, 100 hari kerja ada 'gebrakan dalem & luar'. Sperti biazza juga... buaanyak nyang arep cemas alias weit en si !!. Pak irjen firli Anda Polisi Aktif Di Angkat Jadi Ketua KPK Anda Itu Pasti Bakalan Sama Aja Dengan Institusi Anda Sekarang Bakalan Tebang Pilih Penegakan Hukum,, Pasti Anda Akan Di Setir Rezim Yg Ini Boleh Di Tangkap Dan Yg Ini Gaboleh Di Tangkap..
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »