Pemilihan PJS Kepala Daerah Strategis untuk Pilpres 2024

“Pada akhirnya, ini kemudian bergantung kepada selera Presiden, selera eksekutif. Dan itu menurut saya sangat berbahaya sekali, karena bisa jadi kemudian pejabat-pejabat gubernur, bupati, dan wali kota yang diangkat oleh eksekutif itu, justru akan menjadi alat politik kekuasaan. Jadi tidak lagi menjadi alat pelayan bagi masyarakat,” kata Ghafur, dalam diskusi terkait Pilkada serentak 2024 yang diselenggarakan PSHK UII, Jumat .

Ghafur khawatir, pemerintah akan menggunakan kewenangan ini tanpa memperhatikan aturan yang ada. Misalnya, telah disepakati bahwa gubernur, bupati atau wali kota tidak boleh berasal dari anggota TNI atau Polri aktif. Namun, sebelum ini, dalam pengangkatan PJS, pemerintah pernah memilih anggota TNI atau Polri aktif. Alasan yang diberikan adalah karena itu sekedar PJS.

“Satu hal yang harus dicermati adalah terkait dengan problematika konstitusi, yang muncul karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 mengamanatkan bahwa gubernur, bupati dan wali kota itu dipilih secara demokratis,” kata Ferry.Masalah kedua adalah soal legitimasi. Proses pemilihan PJS yang dilakukan pemerintah, tentu akan melahirkan keraguan terkait legitimasinya.

Masih menjadi pertanyaan, apakah kewenangan itu akan dijalankan oleh PJS. “Bagaimana pula, ketika misalnya ada yang melakukan mutasi pegawai. Atau ada yang mau membatalkan perjanjian dan sebagainya,” tandas Ferry.Semua kelemahan Pemilu serentak dalam satu tahun yang sama ini membuat Titi Anggraini dari Perludem, meyakini Indonesia seharusnya memiliki dua kali Pemilu serentak. Pertama adalah Pemilu serentak nasional, yang memilih anggota DPR, DPD dan Presiden.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jokowi Ingin Kepala Otorita di IKN Nusantara Arsitektur dan Pernah Jadi Kepala DaerahJokowi menginginkan kepala otorita di Ibu Kota Negara Nusantara nantinya memiliki latar belakang arsitektur dan berpengalaman sebagai kepala daerah. Siapa dia? Wah. RK nih....🤣. Atau jangan jangan Mensos.. Kang ridwankamil mangga diantosan 🤣 Langsung ambil dari warga negara tiongkok saja
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

TNI/Polri tak Jabat Pj Kepala Daerah, Langkah Maju Demokrasi |Republika OnlinePj TNI/Polri akan jadi resisten terhadap keterlibatan dalam politik praktis. Ini strategi untuk mengikat yang sudah purnawirawan supaya mendukung Oligarki. Fraksi_Gerindra ReflyHZ
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

DPR ke Kepala BNN: Aparat Belum Tercerahkan Beda Hukuman Pemakai & Pengedar Narkoba | merdeka.comAnggota DPR menilai pemakai narkoba seharusnya tidak perlu dihukum penjara, cukup rehabilitasi.
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »

Jokowi Bocorkan Kriteria Calon Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Siapa yang Cocok?Jokowi mengutarakan keinginannya akan kriteria calon kepala otorita ibu kota negara.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Ini Bocoran Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKNMasyarakat dapat menjalankan perannya dalam pengawasan dan memberi masukan soal Kepala Badan Otorita IKN.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Korupsi Kepala Daerah MerajalelaKomisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin karena ia diduga terlibat korupsi. Ini merupakan penangkapan kepala daerah ketiga selama tiga pekan pertama tahun 2022. Polhuk AdadiKompas
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »