Menurut Bambang, jika pemerintah belum menentukan harga pembiayaan tes cepat, akan rawan dikomersialisasi.
"Apabila standardisasi harga tersebut tidak segera ditetapkan, berpotensi membuka peluang komersialisasi yang akan membebani masyarakat khususnya masyarakat yang akan bepergian," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa .Bambang juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap harga tes cepat Covid-19 bila penentuan harga tes cepat Covid-19 belum memungkinkan.
"Mengingat adanya peluang terjadinya penyimpangan dan komersialisasi tes Covid-19 yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes tersebut," ujar dia. Sebelumnya diberitakan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pihaknya telah meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan subsidiSebab, saat ini mahalnya biayamenjadi keluhan masyarakat. Harganya bisa lebih mahal dari ongkos penggunaan transportasi umum.ini diberikan subsidi kepada mereka yang melakukan perjalanan," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu .merupakan kewenangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Seharusnya hapus syarat tes cepat covid. Ikuti aja protokol kesehatan, itu sudah cukup.
Bisnis lg
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »