Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng berpandangan, pemekaran wilayah bisa saja dilakukan, tetapi sifatnya sangat selektif. Daerah-daerah yang bisa dilakukan pemekaran adalah wilayah perbatasan dan kepulauan.
Berbeda dengan Jawa yang potensi ekonominya besar dan jumlah penduduk banyak."Kalau memakai kriteria seperti itu, nanti yang dimekarkan wilayah-wilayah di Jawa saja. Padahal yang butuh kehadiran negara adalah di daerah perbatasan. Maka prioritas pemekaran adalah daerah perbatasan dan wilayah kepulauan," jelas Endi.
Sementara anggota DPD dari Propinsi Nusa Tenggara Timur Abraham Paul Liyanto mendukung pernyataan Endi. Dia mendesak pemerintah agar mencabut kebijakan moratorium atau penghentian sementara pemekaran. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas untuk dimekarkan adalah NTT.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Usulan Amendemen UU 45 Dinilai Hanya untuk Kepentingan ParpolBergulirnya usulan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terus menyeruak ke permukaan. Hal itu menjadi bola liar dan... 💪🇮🇩🇺🇸
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Kisah Miris Anak-anak di India yang Hanya Makan Nasi dan Kuah KunyitKesejahteraan anak-anak di India, jadi salah satu masalah yang sering disorot. Kekurangan makanan hingga masalah kebersihan jadi salah satu persoalannya... India KekuranganMakanan via detikfood detikfood Gak cuma di indo heuheuheu... detikfood Apakah di negara +62 sudah makmur..... detikfood Gak ada KPAI sih di india...
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
20 Hari Mengungsi di Hutan, Korban Gempa Hanya Dapat 5 Bungkus Mi InstanWarga memilih mengungsi di lokasi itu, selain karena merasa trauma dengan gempa susulan yang terjadi, juga karena rumahnya rusak parah akibat gempa. pilpres sudah usai, mohon maaf aja ya. panitia pencitraan udah bubar
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Rumah Singgah Peduli Hanya Tarik Iuran Rp 5.000 dari Penderita Kanker, Donasi Jadi TumpuanDemi keberlangsungan Rumah Singgah Peduli, peran para donatur yang peduli akan nasib anak-anak penderita kanker sangat besar.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi Harus Tahu, Jumlah Honorer K2 Hanya 430 RibuTiti Purwaningsih khawatir membengkaknya jumlah pegawai honorer K2 itu yang menyebabkan Presiden Jokowi tidak segera menyelesaikan masalah ini. honorerK2
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Bukan Hanya Eks Dandim Kendari, TNI AD Sudah Hukum 7 Prajurit Terkait MedsosBukan hanya Kolonel HS saja yang dihukum karena istrinya tidak bijak dalam bermedia sosial. Ada total 7 prajurit yang dihukum serupa dengan eks Dandim Kendari itu. TNIAD Medsos yang ini termasuk ❓ Mantap Lanjutkan SatuHatiUntukNKRI TNI AD sudah bergerak buat Persatuan Bangsa dgn Tegas menhukum anggota nya yg tdk bisa menjaga diri & istri nya dr tindakan radikalisme Medsos. Ditunggu POLRI,MUI, dan Kementrian Aparatur Negara utk 👉TEGAS JUGA. BasmiBuzzerRadikalisme
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »