"Kami bukannya tidak mengapresiasi pemerintah, tapi tidak ada jaminan bahwa klaster ini dibatalkan, tidak ada jaminan bahwaini tidak dilanjutkan pembahasannya," ujar Ketua Umum FBLP Jumisih ketika dihubungi Kompas.com, Minggu .Jumisih mengaku khawatir langkah Presiden Joko Widodo menunda klaster ketenagakerjaan hanya sebagai angin segar, supaya buruh tak menggelar demo besar-besaran.
Karena itu, penundaan tersebut tak melunturkan sikap penolakan buruh terhadap RUU Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Senator: Penundaan Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan Tepat |Republika OnlineSenator mendukung penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan pada RUU Cipta Kerja.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Konsep Omnibus Law Harus Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi COVID-19Klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Rancangan Undang-Undang Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) boleh dibilang yang paling...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Buruh Ingin Klaster Ketenagakerjaan Omnibus Law Disusun UlangKSPI menyatakan draf RUU Cipta Kerja dalam Omnibus Law klaster ketenagakerjaan harus dibahas ulang.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Fraksi NasDem Minta Nama RUU Cipta Kerja DiubahKetua Fraksi Partai NasDem di DPR Ahmad M Ali mengapresasi penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan pada RUU Cipta Kerja RUUCiptaKerja
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Klaster Ketenagakerjaan Butuh Masukan Banyak Pihak, Tepat Jika DitundaAnggota DPD RI Fahira Idris merespons langkah pemerintah dan DPR yang sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. omnibuslawRUUciptakerja
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Fadli Zon: Logika Ini Bisa Merusak DemokrasiWakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon secara tegas menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. FadliZon
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »