Konsep Omnibus Law Harus Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi COVID-19

  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 25 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 51%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Rancangan Undang-Undang Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) boleh dibilang yang paling...

Klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Rancangan Undang-Undang Law Cipta Kerja boleh dibilang yang paling kontroversi dan banyak diprotes. Foto/Ilustrasi/SINDOnews- Klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Rancangan Undang-Undang Law Cipta Kerja boleh dibilang yang paling kontroversi dan banyak diprotes. Istana dan DPR akhirnya menunda pembahasannya.

Firman mengatakan semua itu akan diatur dalam omnibus law dan diusahakan diberikan kemudahan. Menurutnya, sekarang yang harus dipikirkan adalah jumlah pengangguran yang terus meningkatkan apalagi ada pandemi Covid-19. Sementara itu, setelah pandemi ini diprediksi dunia usaha masih lesu. Justru akan ada PHK yang mungkin akan meningkat. Untuk itu, Firman menjelaskan pemerintah perlu mempertahankan usaha-usaha yang sudah ada. Ini jangan sampai hengkang dan terlalu banyak melakukan PHK.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jokowi Tunda Pembahasan Kluster Ketenagakerjaan di Omnibus Law, Begini Respons KSPIKonfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) angkat suara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja Omnibus Law. OmnibusLaw
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Buruh Batal Aksi 30 April Usai Jokowi Tunda Bahas Omnibus LawKSPI batal menggelar aksi pada 30 April 2020 usai Presiden Joko Widodo dan DPR menunda pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Hentikan aksi suasana msh covid 19 kalau kalian msh punya hati nurani dg lainnya Tenang aja.. Nanti tahu² sudah jadi UU 😆
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

KSP: Jokowi Segera Putuskan Sikap soal Omnibus Law CiptakerKantor Staf Presiden menyebut Presiden Jokowi segera memutuskan sikap terkait pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja usai bertemu kelompok buruh. Kalo cuma menunda ,pasti tidak lama lagi tetep di syahkan, jder!!!! Kayak KPK dong jadi mlempem kayak krupuk sayur,, pak batalin atau hapus rakyat jangan tambah kamu injak dengan undang undang ,kasihan buruh apalagi setelah pandemi akan ada krisis
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

UU Sisdiknas Masuk Omnibus Law, Pemerintah Dinilai Tak KonsistenSikap pemerintah atas Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang merevisi pasal-pasal substantif dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Tenaga Ahli KSP: Jokowi Segera Putuskan Sikap soal Omnibus Law Cipta KerjaDonny menyebut Presiden Jokowi sangat memahami pandangan kelompok buruh yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Dewan Akan Tunda Pembahasan Omnibus Law Kluster Ketenagakerjaan - Nasional - koran.tempo.coDewan Akan Tunda Pembahasan Omnibus Law Kluster Ketenagakerjaan
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »