PANITIA Khusus DPRD Sumatera Utara meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk yang tunai untuk menekan potensi penyimpangan pembelian dan distribusi paket sembako kepada masyarakat.
Lebih rinci, salah satu persoalan yang diminta dewan untuk diperbaiki GTPP adalah soal penyaluran Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial . Pansus meminta GTPP Covid-19 Sumut untuk menjalan satu opsi saja dalam penyaluran Bansos JPS, yaitu dengan pemberian uang tunai pada masyarakat. Terdapat 13 kabupaten dan kota yang memilih ditransfer uang tunai dan 20 daerah lainnya yang menginginkan bantuan diberikan dalam bentuk paket sembako dari GTPP. Namun dalam realisasinya sejumlah anggota DPRD Sumut menemukan di lapangan adanya kekurangan volume beberapa jenis bahan pokok dalam paket bantuan, seperti yang ditemukan di Kabupaten Simalungun.
Selagi tidak adaa pihak yang menyelewengkan, semua bantuan itu akan bernilai positig bagi masyarakat dan kalau sudah dari awal bantuannya cukup untuk masyarakat, enggak akan ada yang namanya new normal karena sudah kebablasan
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wagub Sumut Minta Pansus Awasi Kinerja GTTPGTPP Covid-19 Pemprov Sumut apresiasi terbentuknya Pansus Covid-19 DPRD Sumut.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Rapat Bareng DPRD Sumut, Gugus Tugas Ungkap 8 Tenaga Kesehatan Positif CoronaGugus Tugas COVID-19 Sumatera Utara (Sumut) mengatakan ada delapan orang tenaga kesehatan yang positif Corona.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
DPRD DKI Minta Anies Fokus Cegah Ledakan Kasus KoronaPolitikus PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencegah adanya ledakan kasus penyebaran korona karena tak ada antisipasi penularan
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Fraksi PDIP DPRD DKI Minta Anies Lebih Tegas Terapkan PSBBAnggota Fraksi PDI P DPRD DKI Gilbert Simanjuntak meminta Gubernur Anies Baswedan lebih tegas dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Yg tdk tegas itu Pemerintahhan pusatnya yg bikin kebijakan mencla mencle yg satunya begitu yg satunya lagi begini jangan menyalahkan pak Anis doang dong .
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Anggota DPRD DKI Minta Pemprov DKI Serius Atur Kegiatan di Pasar untuk Cegah Covid-19Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta tidak hanya mengimbau masyarakat, tetapi perlu memberi tindakan tegas agar protokol kesehatan dipatuhi. Ternyata diberita yg tegas hanya dprd dki pada gubernurnya... Dpr ri pada presidennya belum klihatan diberitakan.. 🤔 PemDa jangan hanya diwacana saja tapi juga tindakan nyata. Selama PSBB sudah terbukti banyak kerumunan masyarakat di pasar kaget tidak melakukan apa apa. Wan getar kekuar rumah aja gak berani 😂😂😂
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
DPRD Minta Sekolah Bersiap dengan |em|New Normal|/em| |Republika OnlineHari efektif belajar bisa dikurangi dari 5-6 hari per pekan menjadi hanya 4 hari. Kalo penambahan kasus positif masih ratus tus tus.... ga bakalan anak2 sy lepas ke sekolah. Hatiku was² Nasib yang boarding school gimana nih? Kalo balik ke asrama kena satu ketularan seribu. Mau gimanapun sekolah ya tetep full week school juga..
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »