TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, menilai tak adanya penomoran dari Kementerian Hukum dan HAM menimbulkan ketidakpastian hukum status Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi . 'Kalau nomornya belum ada, undang-undang tidak berlaku. Pengundangan secara legal formal di lembaga negara,' kata dia, Kamis, 17 Oktober 2019.Tak hanya soal nomor, beberapa pakar hukum menilai UU KPK hasil revisi itu menimbulkan kerancuan hukum.
Belum terbentuknya Dewan Pengawas juga membuat kerja penindakan terhambat. UU KPK hasil revisi mengatur penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan baru bisa dilakukan dengan izin Dewan Pengawas. Masalahnya, hingga hari ini, Dewan Pengawas belum terbentuk. 'Praktis ketika UU ini berlaku KPK seperti mati suri, karena kemudian tidak bisa bekerja,' ujar Zainal.Anggota DPR Fraksi Partai Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, menampik adanya kerancuan di sejumlah pasal UU KPK hasil revisi.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar Anggap UU KPK Menimbulkan Kekacauan HukumKerancuan hukum dalam UU KPK hasil revisi itu, ujar Zainal, tampak pada absennya peraturan peralihan yang mengatur kewenangan pimpinan KPK. Demi NKRI seharusnya kita support segala jenis pelemahan KPK....berharap uang hasil korupsi dapat meningkatkan daya beli sehingga pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi...dan disaat yg sama Insya Allah peringatan Allah Azza Wa Jalla menimpa terus menerus kpd Indonesia
Sumber: temponewsroom - 🏆 13. / 63 Baca lebih lajut »
Tjahjo: UU KPK Berlaku Tanpa Aturan TurunanUU KPK segera berlaku meskipun Presiden belum menandatangani dokumen beleid tersebut. Ancur...ancur... Segera berlakukan.... Hoereee sudah tidak ada OTT lagi. Mari kita kor
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Tanpa Tanda Tangan Presiden, UU KPK Hasil Revisi Resmi BerlakuMeski tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo, UU itu otomatis berlaku terhitung 30 hari setelah disahkan di paripurna DPR, 17 September lalu. Yang bikin dan sahkan itu siapa, tapi mendesak lembaga lain bikin aturan pengganti? Yg menjadi wakil anda, digaji dgn pajak dan melakukan ini semua itu siapa? Bagaimanakah analisa pemikiran intelektual anda? Aneh tidak sih? Wkwkwkwkwkwkwkwkwk kemarin oleh DPR kan belum disahkan dalam paripurna,masih di tunda. Utk itu Silakan JUDICIAL REVIEW revisiuukpk UUKPK ini ke Humas_MKRI Berita_MK Jk TUNTUTAN MENANG silahkan MINTA/TUNTUT Presiden jokowi TERBITKAN PerPPUUKPK PerppuSekarangJuga PerpuSekarangJuga & ADILI para anggota DPR_RI yg MEMBERLAKUKANNYA TANPA TANDATANGAN Jokowi
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
MAKI: Perbaikan Typo Tanpa Rapat Paripurna, UU KPK Tak SahSalah ketik soal usia 50 tahun di UU KPK berpotensi menimbulkan sengketa sehingga, menurut MAKI harus disahkan lewat rapat paripurna. Nah,..
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Sehari Jelang UU KPK Hasil Revisi Diberlakukan, KPK Semakin Gencar Lakukan Penangkapan - Tribunnews.comKamis (17/10) besok, undang-undang baru lembaga antirasuah mulai diberlakukan. Diprediksi, kewenangan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan vakum hingga Desember. Apakah ini yang membuat KPK 'tancap gas'? Siapa saja yang terciduk? Simak di
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Revisi UU KPK Berlaku Hari Ini: Akhir Kisah OTT KPK?Karena di undang-undang yang baru itu (KPK) jelas bukan penyidik, bukan penuntut. Sngt dsyngkn skli. Sungguh sngt mnyedihkn. Ini si Presiden bgmn sih!!!!
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »