“Fenomena penolakan revisi UU KPK dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar,” kata Kapitra di Jakarta, Senin .
Menurut dia, jalurnya adalah mengajukan konstitusional review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang itu baik untuk keseluruhan atau sebagian. Ia menambahkan penggalangan massa merupakan bentuk subversif ala now, tentu hal tersebut preseden buruk yang menciderai hukum dan demokrasi.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK tak Alergi Revisi Undang-Undang KPKSaut akan mendukung revisi UU jika isinya untuk memperkuat KPK.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Respons Capim KPK Irjen Firli Bahuri Sikapi Soal Revisi Undang-Undang KPK - Tribunnews.comCalon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) tersebut revisi undang-undang merupakan hak pemerintah dan badan legislatif
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Pakar: Revisi UU KPK untuk kembalikan tujuan KPK seperti saat dibentukPakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita mengatakan wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai wajar untuk mengembalikan semangat ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Dukungan Revisi Undang-Undang KPK MengalirKelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Cinta KPK menyatakan mendukung rencana revisi UU KPK yang disepakati DPR RI. ernestprakasa Dennysiregar7 RustamIbrahim ini yg nolak, tolong dibaca
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Menkumham temui Presiden bahas draf revisi Undang-Undang KPKMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas draf revisi Undang-Undang tentang KPK.\r\n\r\n"Saya diberikan draf ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Dukung Revisi Undang-Undang, FPAK Sebut KPK Bukan MalaikatKoordinator Aksi Anjar Tata Januar menekankan, mendukung revisi tersebut. Pasalnya, UU KPK sudah usang, sehingga perlu revisi...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »