dan memutuskan agar pemilu ditunda tidak dapat dieksekusi. Sebab penundaan pemilu atau semua prosesnya tidak bisa dijatuhkan oleh pengadilan negeri sebagai kasus perdata.
"Terkait proses administrasi yang memutus harus Bawaslu. Tapi jika soal keputusan kepesertaan paling jauh hanya bisa digugat ke PTUN," ujar Henry Indraguna yang juga anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Kamis .Pakar hukum ini mengatakan, Partai Prima sudah kalah sengketa di Bawaslu, dan sudah kalah di PTUN. Itulah penyelesaian sengketa administrasi, jika terjadi sebelum pemungutan suara.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU Banding Putusan PN Jakarta Pusat soal Tunda Pemilu 2024KPU menyatakan akan mengajukan banding terhadap putusan PN Jakarta Pusat terhadap gugatan Partai Prima. Dalam putusannya KPU diperintahkan menunda Pemilu 2024
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »
KPU Akan Banding Putusan PN Jakarta Pusat soal Pemilu DitundaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda. 'KPU akan upaya hukum banding,' ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Nasional KPU
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Penjelasan Lengkap PN Jakarta Pusat atas Putusan Penundaan Pemilu 2024PN Jakarta Pusat mengabulkan seluruhnya gugatan Partai Prima. Salah satu putusannya adalah memerintahkan melaksanakan tahapan Pemilu dari awal selama lebih kurang...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
PN Jakarta Pusat Sebut Putusan Bukan Menunda Pemilu 2024Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan, putusan majelis hakim terkait gugatan dari Partai Prima terhadap tergugat KPU bukan sebagai putusan menunda Pemilu 2024.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Putusan PN Jakarta Pusat Untuk Tunda Pemilu 2024 Dinilai AnehPengamat politik, Adi Prayitno, mengatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diantaranya adalah untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024, rawan huru hara politik Pemilu yang ditunda ya cuma di Jakpus aja... Bukannya aneh tp tolol..!! Masak sih hakim nggak ngerti tugasnya?
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »
Heboh Soal Putusan Tunda Pemilu 2024, PN Jakarta Pusat: Belum Berkekuatan Hukum TetapJuru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Zulkifli Atjo mengatakan putusan dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) belum berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »