Muktamar PPP Tetap Digelar Setelah Pilkada 2020

dipercepat tetap dilaksanakan setelah pelaksanaan Pilkada 2020. Diketahui, Pilkada Serentak 2020 ditunda dari September menjadi Desember 2020.

"Artinya ya muktamar tetap setelah Pilkada 2020 dan dipercepat sebelum April 2021," ujar Baidowi saat dihubungiAnggota DPR yang akrab disapa Awiek ini menegaskan, sejauh ini belum ada mukernas yang dilakukan internal partainya. Sehingga, untuk mengubah keputusan pelaksanaan muktamar harus melalui mukernas.Awiek menyatakan, pihaknya belum mengetahui secara persis sejumlah kader yang bakal maju menjadi calon ketua umum PPP.

Diketahui, Musyawarah Kerja Nasional V PPP merekomendasikan agar muktamar untuk memilih Ketua Umum PPP definitif dilaksanakan setelah Pilkada 2020. Namun, Pilkada 2020 yang sedianya dilaksanakan September, mundur menjadi Desember 2020 karena wabah virus corona yang terjadi di Indonesia. Pengamat politik UIN Jakarta Bakir Ihsan menganggap, jika mampu sebenarnya muktamar bisa dilaksakan dengan mengacu pada protokol kesehatan atau sebelum pilkada berlangsung."Karena pascapilkada pun Covid-19 belum tentu selesai. Jadi ini sebenarnya terkait persoalan kesiapan penyelenggara," kata Bakir. (

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

PPP dan Demokrat Sebut Dana Haji Bukan untuk Penguatan RupiahDana haji disebut bukan digunakan untuk penguatan rupiah karena itu hak calon jemaah serta sudah ada cadangan devisa BI. Buat nambah anggaran covid, bukan ? Tumben PPP kok kritisi Pemerintah. Dah tau majikannya gak bisa nyapres kan? Dana haji milik jemaah sesuai rekening diri
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Khawatir Sikap Arab Saudi, PPP Minta Pemerintah Perjelas Penundaan Ibadah HajiSekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi meminta agar Pemerintah memperjelas sikap menunda pelaksanaan ibadah haji 2020 terkait dengan sikap Pemerintah Arab Saudi. Emang kurang jelas?
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

PPP: Dana Jamaah Haji tak Boleh Diotak-atik Kecuali Diminta |Republika OnlineSeyogyanya pengambilan keputusan tersebut dilakukan bersama DPR.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

PPP Ingatkan Ancaman PHK Meluas Saat Jalani New NormalPPP mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai PHK massal di era new normal karena aktivitas warga yang sangat terbatas. Ng..mm
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Sultan: KPU Harus Bertanggung Jawab Kalau Ada yang Kena Corona Gegara PilkadaSultan menyoroti keputusan Kemendagri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menggelar Pilkada 2020 Pilkada2020
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Ombudsman Ingatkan Potensi Maladministratif Pilkada 2020 |Republika OnlinePilkada serentak 2020 akan berlangsung dalam situasi pandemi Covid-19.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »