MK: Kenaikan Tunjangan Pegawai Bawaslu Tak Ada Kaitan dengan Jokowi Apalagi Pemilu 2024 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kenaikan tunjangan pegawai Bawaslu dengan dugaan adanya unsur politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo di kontestasi pemilu 2024 adalah hal yang mengada-ngada. Sebab, pemberian tunjangan kepada pegawai Bawaslu menjadi program Kementerian PANRB yang telah diatur dalam anggaran sebelumnya.
'Bahwa pihak terkait menerangkan dalil pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggaraan pemilu di momen kritis adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada,' kata Hakim MK Daniel Yusmic Foekh, saat membacakan putusan sengketa Pilpres, di Gedung MK, Jakarta, Senin . Daniel menyampaikan, tunjangan yang diberikan kepada pegawai Bawaslu berbasis dengan capaian kinerja pegawai. Sehingga, tak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi.
Sidang Mk Sengketa Pemilu 2024 Mahkamah Konstitusi Pilpres 2024
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MK Sebut Kenaikan Tunjangan Pegawai Bawaslu Tak Ada Kaitannya dengan JokowiDaniel menyampaikan, tunjangan yang diberikan kepada pegawai Bawaslu berbasis dengan capaian kinerja pegawai. Sehingga, tak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan Pilpres 2024, MK: Sudah Sesuai UUMahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pilpres 2024 atas gugatan yang dilayangkan capres-cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Eks Bawaslu ini Kritik Kinerja Bawaslu Sekarang Kurang Progresif Tangani Laporan KecuranganKETUA Badan Pengawas Pemilu Bawaslu periode 2017-2022 Abhan menilai Bawaslu saat ini kurang progresif dalam menangani laporan kecurangan pemilu
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Bawaslu Optimis Penyerahan LHKPN Pejabat Bawaslu Penuhi 100 PersenPenyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diyakini bakal mencapai 100 persen. Ketua Bawaslu
Sumber: rmol_id - 🏆 21. / 63 Baca lebih lajut »
Manfaatkan THR Buat Investasi Saham, Ini Tips Bagi Para PemulaPara pegawai sebentar lagi akan mendapatkan pendapatan tambahan berupa Tunjangan Hari Raya (THR).
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024Kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai mempengaruhi netralitas jajaran pegawai dalam mengawasi pemilihan umum (Pemilu) 2024, dibantah Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sumber: rmol_id - 🏆 21. / 63 Baca lebih lajut »