Kesepakatan ini didasarkan atas penyebaran Covid-19 yang kian masif.
“Penyebaran wabah Covid-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah Covid-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan,” ujarnya. Kendati demikian opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan .
Politikus PKB ini menegaskan jika USBN via daring tidak bisa dilakukan maka muncul opsi terakhir, yakni metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumalatif siswa selama belajar di sekolah.
Iya pak penilaian tiga dimensi harus ada ,wong ndeso terus kalah bersaing yg minus hidupnya sing penting punya semangat kerja klu mau kerja di didik lagi kompetensi khusus ,nilainya pasti dibawah rata2 makan daging klu hari Raya korban sama slametan aja.
Akunya sih yang lahir lebih awal🤣🤣
astikkanayren_ rapotmu berapa tut nilainya?😂
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi X: DPR dan Mendikbud Sepakat UN DitiadakanHuda mengatakan ada beberapa opsi penilaian yang bisa menjadi rujukan sekolah dalam menentukan kelulusan siswa. Jangan sih. nanti mental mereka gak terbentuk bahwa 'kita udahan dulu ya, aku mau fokus UN'.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Kawal Kemhan dan TNI Soal Kerja Sama Bantuan Alkes...Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid (Partai Golkar, Dapil Sumut I) mengatakan DPR ikut mengawal bantuan peralatan kesehatan...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Komisi Fatwa MUI Minta Pendapat Ahli Soal Cara Mengurus Jenazah Pasien Corona'Kami di Komisi Fatwa sudah dan sedang melakukan pembahasan termasuk juga menjalin kontak dengan teman-teman satgas COVID,' ujar Niam. masih ajah cari duit.... 😂😂😂😂
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Komisi VI apresiasi KPK ancam hukuman mati koruptor di tengah COVID-19Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengancam hukuman mati koruptor di tengah bencana ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Komisi Fatwa MUI Bahas Dua Fatwa Baru Terkait CoronaDua fatwa tersebut tentang penanganan jenazah dan shalatnya tenaga medis. Saya kira gk perlu fatwa. Alternatifnya maut, mau? Islam itu agama yang mudah jangan dipersulit. Makan babi saja boleh dlm kondisi darurat. Serangan virus Covid19 ini lbh darurat dari darurat. Kita tunggu fatwanya
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »