Menurut legislator PDI Perjuangan itu, Presiden Jokowi punya banyak instrumen untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri.
Ia menegaskan, presiden dengan hak prerogatifnya tak harus melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk meneliti rekam jejak para calon pembantunya di kabinet mendatang.“Presiden punya banyak instrumen untuk melakukan tracking kepada masing-masing calon. Jadi, tidak harus melibatkan KPK atau PPATK karena ini mutlak kewenangan presiden,” ujar Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu .
Masinton menjelaskan, memang Presiden Jokowi melibatkan KPK saat membentuk Kabinet Kerja pada 2014. “Ya 2014 lalu memang iya, beliau mengajak ,” kata dia. Namun, Masinton menduga Jokowi tak melibatkan KPK lagi karena melihat pengalaman saat membentuk Kabinet Kerja lima tahun silam.Mantan aktivis mahasiswa itu menjelaskan, ada delapan nama yang batal menjadi menteri Kabinet Kerja 2014-2019 karena masuk daftar hitam versi KPK.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Masinton Sebut Tipo UU KPK Dikoreksi, Syarat Usia Pimpinan Minimal 50 Tahun'Itu sudah rapat antara pengusul karena pemerintah minta kejelasan tentang usia itu karena salah tulis di situ,' Kenapa harus ada batas umur? Kalau 30-40an tapi bagus teruji kerjanya jadi gabisa dong. Kenapa umur masih jadi kriteria utama? Why?
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa IzinMasinton membantah pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebutkan kemungkinan KPK tak bisa melakukan OTT setelah UU KPK direvisi.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Analisis Masinton PDIP soal Jokowi Tak Libatkan KPK Lagi untuk Teliti Calon MenteriAnggota DPR Masinton Pasaribu menyatakan bahwa Presiden Jokowi punya banyak instrumen untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri tanpa harus melibatkan KPK. KabinetJokowi Ooh gitu ya Lebih kredibel KPK dong ah, publik jadi lebih percaya kualitas para jongos Presiden kita itu. 😂😂😂
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Bantah Agus, Masinton: KPK Bisa OTT Setelah UU Baru BerlakuMasinton mengatakan ketua KPK tidak paham mengenai undang-undang yang sudah direvisi. Masinton Dialog ,samperin , kasih pemahaman tapi tetap cool .......
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Ketua KPK: Mungkin tak Ada Lagi OTT Usai UU KPK BaruPemerintah belum tahu apakah presiden keluarkan Perppu atau tidak. Judulnya aneh, Pemerintah = Presiden. OTT diganti dgn Oyee...Oyeee Untung aku kemarin nggak ikut ikut xixixi
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo'Mungkin presiden berangkat dari pengalaman itu, jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karir,' imbuhnya. sungguh indah negeri ini. surga para maling.👍
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »