KPU Medan Minta PPK tidak Doule Job

  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 20 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 63%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Tujuannya agar pertugas PPK bisa fokus dan tahapan pilkada berjalan dengan sukses.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Medan - Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pilkada Medan mendatang diharapkan dapat bekerja penuh waktu atau tidak double job. Tujuannya agar tahapan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Medan dapat berjalan dengan sukses. Baca Juga Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, Agussyah Damanik di Medan, Kamis mengatakan, tuntutan agar anggota PPK Pilkada Medan dapat bekerja penuh waktu diatur dalam PKPU Nomor 3 tahun 2015 dan PKPU nomor 13 tahun 2017.

Honor yang diterima anggota PPK diketahui masih sangat minim dan jauh di bawah Upah Minimum Provinsi . Untuk Ketua PPK mendapatkan honor Rp 1.850.000 dan anggota PPK mendapatkan honor Rp 1.600.000. "Kita berharap agar animo masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK Pilkada Medan akan meningkat, sehingga akan muncul wajah-wajah baru," katanya.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ketua KPU: Wahyu Setiawan Minta agar Surat PDIP Segera DibalasKetua KPU Arief Budiman mengatakan Wahyu Setiwan pernah meminta kepadanya untuk segera membalas surat PAW anggota DPR terpilih yang diajukan oleh PDIP. Apa katanya? KPU WahyuSetiawan Peringkat 5 minta jatah jadi anggota dewan melalui jalan yg salah .... mosok sich jadi ciri khas
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Mantan PPK Klaim Perusahaan Wawan Tidak Ikut Proyek Alkes di TangselWawan didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan mengatur proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Kerja KPU Menyambut Pilkada 2020 Tidak Boleh Terpengaruh Kasus WahyuDirektur Eksekutif Kode Inisiatif Very Junaedi berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa membuktikan kinerja di tengah terpaan badai setelah seorang komisionernya Wahyu Setiawan Pilkada2020
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Kasus Wahyu sebagai Pelajaran bagi KPU – Kompas.idKetua KPU_ID Arief Budiman menegaskan, kasus dugaan suap yang melibatkan Wahyu terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif dari PDI_Perjuangan merupakan kasus pribadi. Polhuk AdadiKompas iksanmahar
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

KPU Masih Enggan Komentari Usulan PT 5 Persen PDIPPDIP meminta PT nasional 5 persen, PT Provinsi 4 persen dan PT DPRD Kabu kata KPU : wani piro ?
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

KPU Tanggapi Sindiran Johan BudiJohan Budi menyindir KPU dalam rapat yang digelar bersama Komisi II DPR RI.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »