KPPU Larang Organda Tentukan Tarif Angkutan Di Kawasan Pelabuhan Belawan

  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 37 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 92%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan, Sumut, melarang Organda menetapkan tarif angkutan barang dan logistik di kawasan Pelabuhan Belawan.

Ridho Pamungkas, Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil I Medan, mengatakan pihaknya sudah mempelajari rencana Organda Angkutan Khusus Belawan yang ingin melakukan penetapan tarif. "Kesepakatan tarif yang dikeluarkan Organda tidak sesuai dengan aturan persaingan usaha dalam UU Nomor 5 Tahun 1999," tegas Ridho, Sabtu .

Besaran tarif harus diserahkan kepada mekanisme pasar untuk mencapai harga yang kompetitif. Besaran tarif disesuaikan sendiri oleh masing-masing pelaku usaha, bukan ditetapkan oleh asosiasi. Berdasarkan rumusan tersebut para anggota akan dapat menyesuaikan tarif berdasarkan kemampuannya. Besaran tarif tersebut juga sudah memperhitungkan 10% keuntungan pelaku usaha.

Menurut Organda, kenaikan tarif tersebut tidak bisa dihindari karena para pelaku usaha angkutan mengalami penambahan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan tarif tersebut merujuk pada surat dari DPP Aptrindo pada 5 September 2022. Kemudian surat pemberitahuan DPC Organda Angsuspel Belawan pada 5 September 2022.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

27 Terlapor Akhirnya Hadir, Sidang Perdana Kasus Minyak Goreng DimulaiKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memulai sidang majelis pemeriksaan pendahuluan untuk perkara minyak goreng. Dalam sidang ini, total 27 terlapor hadir.
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Komisi Yudisial Kembali Periksa Etik Kasus Dugaan Suap di Mahkamah AgungKomisi Yudisial memeriksa secara etik PNS Mahkamah Agung, Desy Yustria, terkait dengan dugaan suap untuk pengurusan perkara di MA. Sementara itu, KPK memeriksa 10 saksi terkait dengan kasus ini di Semarang, Jawa Tengah. Polhuk AdadiKompas SIKAT.. PolhukamRI KomisiYudisial
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Komisi IX DPR dukung langkah pemerintah cegah kasus gagal ginjal anakAnggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam upaya mencegah meluasnya ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

KPU Berencana Beli Kendaraan Taktis Untuk Pemilu, Komisi Yudisial Ganti Mobil Dinas, Apa Urgensinya?Rencana KPU untuk membeli kendaraan taktis Maung Pindad MV2 4x4 untuk distribusi logistik dinilai tidak tepat karena kapasitas mobil yang tidak terlalu besar dan kondisi daerah yang beragam.
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »

Komisi Adalah: Pengertian, Jenis, dan Cara MenghitungnyaKomisi menjadi salah satu jenis upah yang diberikan perusahaan kepada pegawainya. Yuk simak berbagai jenis komisi dan cara menghitungnya. Komisi 3 dpr?
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Article headlineGELORA.CO - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku sejumlah kamera pengawas di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur sudah... Rusak ya kepolisian kita di era jokowi ? kOmNaS Ham kok di percaya,setiap kasus selalu membatalkan HAM nya pada kasus yg terjadi,kenapa kerja mereka selalu tidak akurat,.sebab gaji sangat kecil.cuma upah UMR gaji tertinggi mereka:Golongan III D:Rp 2.920.800-Rp 4,797 juta 'indikasi main mata-ADA UDANG dalam MIE pangsit'
Sumber: geloraco - 🏆 34. / 51 Baca lebih lajut »