Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memberikan keterangan sebagai ahli pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis . Ia pun memastikan, pihaknya tidak ada rencana melimpahkan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi yang sebelumnya menjerat Eddy Hiariej .
Namun, Alex tidak menjelaskan secara rinci kapan KPK akan kembali menerbitkan Sprindik kepada guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada itu."Ya tinggal terbitkan sprindik baru untuk mencari/mnwmukan alat bukti yang dengan alat bukti tersebut digunakan untuk menetapkan tersangka," tegas Alex.
Sp3 Eddy Hiariej
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jelaskan Kondisi Kelembagaan, Pimpinan KPK Berharap Pansel Tak Salah PilihPimpinan KPK memberikan gambaran situasi kelembagaan sebagai bahan pertimbangan bagi Pansel KPK dalam memilih capim KPK.
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Pansel Harus Transparan Untuk Wujudkan Pimpinan KPK yang BerintegritasJPNN.com : Pansel KPK diminta untuk bekerja profesional dan transparan untuk mewujudkan pimpinan KPK yang berintegritas.
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Tak Diduga KPK Alokasikan Dana Rp 2,1 Miliar untuk Revisi UU KPKDPR, Dewas KPK, dan KPK punya keinginan yang sama untuk merevisi UU KPK. Apalagi, KPK sudah menganggarkan Rp 2,1 miliar.
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
KPK Bantah Gelontorkan Miliaran Rupiah untuk Revisi UU KPKDana miliaran rupiah itu dikeluarkan untuk mempelajari perkembangan modus korupsi yang terjadi Salah satunya yakni suap pejabat lintas negara
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sangat Disayangkan Jika Revisi UU KPK Hanya untuk Perjelas Kewenangan DewasSeharusnya, kesempatan revisi UU KPK itu bisa digunakan untuk mengembalikan independensi KPK.
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Presiden Akhirnya Tetapkan Pansel KPK, Unsur Pemerintah MendominasiSejumlah kalangan menyayangkan tidak adanya mantan Ketua KPK yang dipilih sebagai anggota Pansel KPK 2024-2029.
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »