KPK Soroti Pengelolaan Aset Daerah Kepri

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian program koordinasi supervisi pencegahan terintegrasi tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam evaluasi tersebut, KPK mencatat masih adanya sejumlah persoalan terkait pengelolaan aset daerah.

Kondisi tersebut, tambah Lili, meningkatkan potensi penguasaan aset berupa tanah, properti maupun kendaraan dinas oleh pihak ketiga baik perorangan, yayasan ataupun perusahaan. KPK, lanjutnya, juga menemukan pelaksanaan pinjam pakai BMD atau aset pemda yang tidak sesuai dengan ketentuan. KPK juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait regulasi dan pencatatan aset yang berasal dari hibah. Selain itu, KPK juga mendorong pemda untuk melakukan penarikan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga melalui cara-cara persuasif maupun dengan bekerja sama kepada Asdatun Kejaksaan melalui proses hukum perdata dan pidana.

Sedangkan 4 pemda lainnya mengalami penurunan, yaitu Pemkot Batam 75 persen, Pemkab Karimun 77 persen, Pemkab Bintan 64 persen, dan Pemkab Lingga 60 persen. Detil capaian untuk 8 area intervensi masing-masing pemda dapat diakses melalui www.korsupgah.kpk.go.id. Selama 2019 Kepri juga telah menyelamatkan Rp 20,8 miliar dari total nilai aset yang bermasalah yaitu Rp 126,5 miliar atau sekitar 16 persen. Nilai tersebut diperoleh dari penyelamatan 91 aset dari total 328 aset dalam sengketa.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Wakil Ketua KPK: Terlalu Dini Menilai Kinerja KPK TurunWakil Ketua KPK menilai terlalu dini menilai bahwa kinerja KPK saat ini menurun.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Surya Paloh: Petahana Rudi Ikut Pilkada Batam, Istrinya Ikut Pilgub KepriNasdem memilih Wali Kota Batam Muhammad Rudi untuk kembali maju di Pilkada Batam 2020, karena dinilai sarat prestasi.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Saut Situmorang Tidak Setuju Penghentian Kasus KPK DiumumkanMenurut Saut Situmorang penghentian kasus itu seharusnya tetap berada di ranah internal KPK saja. Setuju pak *PERANG SAJA BIAR SEMUA KASUS HUKUM APAPUN CEPAT SELESAI HAHAHA Berkas sdh dimakan rayap mau dilanjutkan bgmn kah Jgn asal bcr....biar pimpinan yg baru urus tanpa diatur2 WP....
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

KPK Tegaskan tidak akan Ungkap Rincian 36 Kasus yang DihentikanAli menjelaskan 36 kasus itu merupakan jenis kasus tertutup. Jenis kasus tertutup ini bukanlah konsumsi publik. KORUPSI E-KTP DIHENTIKAN APA TIDAK YA ?
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Politikus Gerindra Pertanyakan Alasan KPK Hentikan 36 KasusFraksi Partai Gerindra akan mempertanyakan hal itu dalam raker bersama KPK.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

ICW: Langkah KPK Umumkan Penyelidikan yang Dihentikan Jadi BlunderICW menilai, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan penghentian 36 perkara di tahap penyelidikan menjadi blunder bagi KPK. Alesannya apa yaa,ko di berhentikan kasus itu?
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »