RI mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara melalui tes wawasan kebangsaan .
Ombudsman menyatakan Badan Kepegawaian Negara tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen TWK untuk para pegawai KPK. Menurut Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, penyebabnya adalah BKN tidak memiliki instrumen dan asesor untuk melaksanakan alih status pegawai KPK menjadi ASN. "Pertanyaannya, kalau BKN dianggap tidak kompeten kemudian ditolak oleh Ombudsman, kepada siapa lagi KPK akan meminta tes wawasan kebangsaan ini," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Kamis .
Ghufron pun menjelaskan bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah disebut kewenangan BKN dalam menyelenggarakan manajemen ASN.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KEJANGGALAN Sumbangan Rp 2 Triliun, PPATK: Kalau Uangnya Tak Ada Masalah, Mudah Saja Ditransfer - Tribunnews.comKasus sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio berbuntut panjang, polemik tersebut pun menjadi perhatian banyak pihak.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Polemik Sumbangan Rp 2 Triliun, IPW: Tak Terjadi kalau Jajaran Polri Terapkan PresisiSugeng menyampaikan, permasalahan sumbangan yang diduga gagal cair itu tidak perlu terjadi kalau Polda Sumsel memastikan lebih dulu dana bantuannya. Mudah tergiur.. Waspada..
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Pelatih Persib Tak Masalah Persiapan Tak Ideal, Terpenting Liga DigelarDalam situasi luar biasa, hal yang paling penting dan harus diprioritaskan bagi sepak bola Indonesia adalah segera bergulirnya kompetisi.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Mahyeldi soal Sumbar Tak Patuh Bermasker: Di Jakarta Ada Orang Tak BermaskerSatgas Penanganan COVID-19 menyebut Sumatera Barat (Sumbar) satu dari 3 Provinsi dengan kepatuhan terendah menjalankan protokol kesehatan, terutama masker. lillahita'alla ketika salah hobi bgt nyama²in ke daerah lain. Wah sanggahan yang bagus bapak. Mantap
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
BKN Bakal Melawan Putusan Ombudsman Terkait TWKBKN menyiapkan argumentasi hukum menanggapi putusan Ombudsman terkait pelaksanaan TWK pada pegawai KPK. Isi argumentasi itu telah dikomunikasikan dengan kementerian/lembaga yang terlibat menyelenggarakan TWK. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
KPK Tepis soal Kontrak Backdate dengan BKN di Proses TWKKPK menepis soal temuan Ombudman RI (ORI) yang menyebut adanya nota kesepahaman yang ditandatangani mundur atau backdate.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »