REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK segera dipublikasikan. UU KPK versi revisi sudah mulai berlaku sejak Kamis .
Febri menyatakan, jangan sampai ada kondisi ketidakpastian hukum karena Undang-Undang tersebut belum dipublikasikan."Apalagi kalau sampai ada kondisi kekosongan hukum karena itu sangat berisiko bagi upaya pemberantasan korupsi," ungkap Febri. Namun, kata dia, yang menjadi persoalan sampai saat ini adalah lembaganya belum mendapatkan dokumen resmi UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua KPK Dianggap Salah Memahami Posisi Pimpinan KPK di UU KPK yang BaruSiapa pun yang terpilih menjadi pimpinan KPK, maka fungsi, tugas, dan wewenang yang melekat pada jabatan KPK itu akan tetap ada. Buruan aja dech di ganti pimpinan KPK modelan bgt Itulah prof GPA,krn apriori dg uu kpk baru gk heran kalo AS dkk blm apa2 sdh menyatakan bhw uu ini melemahkan kpk. Kalo dpt penjelasan spt ini,kan maluna tuh dimana?Bgmn prof caranya agar pimp kpk baru sgr dilantik shg ditangan mrklah uu kpk baru dijlnkan? Ya selamanya g akan pernah paham / atau memahami bahasa hukum... apalagi kl dah di campuri keinginan untuk berpolitik juga....
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Kegentingan Setelah UU KPK Versi Revisi Berlaku Hari IniSejumlah kewenangan KPK sudah tidak ada jika merujuk pada UU KPK versi revisi. Korupsi harga mati!
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
UU KPK Baru Berlaku Hari Ini, ICW Minta Jokowi Tak Ragu Terbitkan PerppuIndonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Jokowi tidak ragu menerbitkan Perppu UU KPK. Icw....icw... dpt berapa sih dr kpk perbulannya
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
KPK minta UU Nomor 19 Tahun 2019 segera dipublikasikanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK segera dipublikasikan.\r\n\r\n"Jadi, KPK juga ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
KPK Minta UU Baru segera dipublikasikanSebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mencatat revisi UU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU No 19/2019. Si febri KPK_RI ini sok tau saja. Dgn pencatatan pd lembaran negara berarti UU itu sudah dipublikasikan. Utk KPK apakab minta diantarkan? Keblinger kalian. Kalian itu cuma lembaga ad-hoc. Pasti kalian sdh punya. Apa urusannya kalian minta dipiblikasikan? Berhentilah sombong! kenapa KPK masih ngurusi UU itu, KPK harus bekerja sesuai UU yang ada, masalah bisa kerja apa tidak bukan urusan org org di KPK
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
KPK Belum Dapat Dokumen UU KPK Nomor 19 Tahun 2019KPK menyatakan belum mendapatkan dokumen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK
Sumber: temponewsroom - 🏆 13. / 63 Baca lebih lajut »