KPK Belum Bisa Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Gorden di DPR, Mengapa?

  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 79 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 35%
  • Publisher: 83%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum bisa bertindak dan mengusut dugaan adanya korupsi dalam pengadaan gorden di rumah dinas DPR. Pasalnya, pengadaan tersebut masih dalam tahap administrasi.

"Ini karena masih dalam proses administrasi, kemudian ada kemenangan tender di sana, pelaksanaannya apakah sudah dilakukan?," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa .

"Kami lihat dari sisi pencegahannya, konsen ke situ dulu, bagaimana pelaksanaanya harus dipastikan sesuai dengan asas-asas dalam pengadaan barang dan jasa," kata Ali. Menurut Ali, transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara maupun daerah oleh setiap kementerian, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta lembaga lainnya seperti DPR yang mengelola keuangan negara.

Dilihat dalam situs LPSE DPR, Senin , harga penawaran tertinggi yang bisa dilihat hanya dari tiga peserta lelang. Salah satunya PT Bertiga Mitra Solusi selaku pemenang tender. Ia juga membeberkan sejumlah kejanggalan pada pengadaan gorden mewah rumah dinas DPR ini. Pertama, harganya sangat fantastis, jauh lebih tinggi dari harga pasar. PSI mengklaim telah melakukan survei ke pasar, dan mendapat gorden seharga belasan juta rupiah dengan spesifikasi yang bagus.

Kelima, lanjut Furqan, ketika ditelusuri website PT Bertiga Mitra Solusi domainnya baru teregistrasi 25 Maret 2022, itu pun cuma untuk satu tahun. Sehingga PSI memberi kesan sangat dadakan menjelang tender. Wana menyebut, berdasarkan penelusuran ICW, setidaknya terdapat 4 temuan berkaitan dengan pengadaan gorden dan blind yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Pertama ketiadaan transparansi mengenai volume pekerjaan dalam proses perencanaan.

"Yang menyatakan bahwa informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada proses perencanaan, pemilihan, pelaksanaan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala," terangnya.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 4. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPK Singgung soal Gorden DPR: Pengadaan Barang dan Jasa Rentan Jadi Modus korupsiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait pengadaan gorden yang dilakukan DPR.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

KPK Sebut Tender Gorden Rumah Dinas DPR RI di Kalibata Rentan Korupsi - Pikiran-Rakyat.comKPK mengingatkan agar adanya pengawasan pada tender pengadaan gordeng rumah dinas DPR. Nilai anggaran capai Rp45 miliar
Sumber: pikiran_rakyat - 🏆 11. / 68 Baca lebih lajut »

KPK Komentar soal Gorden Rumdin DPR: Harus Transparan Sebab Rentan KorupsiKPK mengimbau agar pengadaan gorden rumdin DPR senilai Rp 43,5 miliar dilakukan transparan karena proyek pengadaan barang dan jasa rentan korupsi. 🤣🤣🤣 Beda jauh sama KPK yg dulu...
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

KPK Usut Keterkaitan Partai Demokrat dalam Kasus Korupsi di KaltimKPK kembali memeriksa politik Partai Demokrat Jemmy Setiawan untuk kasus dugaan suap di Kalimantan Timur
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

KPK setor Rp475 juta ke kas negara dari tiga terpidana korupsiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang ke kas negara sejumlah Rp475 juta, yang merupakan pembayaran uang denda dari tiga terpidana ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

KPK: Proses Pengisian Penjabat Kepala Daerah Rentan KorupsiKPK mengungkapkan, setidaknya ada 272 kepala daerah yang jabatannya berakhir dalam waktu 2022-2023, sehingga abatan mereka akan diisi oleh penjabat (Pj)
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »