Korupsi Minyak Goreng, Kejagung Periksa Dua Fasilitator Kemendag

13/05/2022 13:58:00

Pemeriksaan dua fasilitator perdagangan berinisial DR dan P, terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya.

Kejaksaan Agung, Memeriksa Fasilitator

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka terkait kasus dugaan korupsi fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Pemeriksaan dua fasilitator perdagangan berinisial DR dan P, terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut keduanya berinsial DR dan P. Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, yang terjadi pada Januari 2021-Maret 2022.

"DR dan P diperiksa sebagai orang yang melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor (PE) di Kemendag melalui sistem inatrade," ungkap Ketut dalam keterangan tertulis, Jumat (13/5).Baca juga: Kejagung Gelar Pemeriksaan Maraton Kasus Mafia Minyak Goreng

Baca lebih lajut: Media Indonesia »

Total nilai ekspor Juli 2022 capai US$25 miliar - ANTARA News

ANTARA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor Indonesia pada Juli 2022 mencapai US$25,57 miliar atau meningkat 32,03 persen secara tahunan. ... Baca lebih lajut >>

Sejak Larangan Ekspor CPO, Harga Minyak Goreng FluktuatifDalam rangka mengendalikan harga minyak goreng, Kepolisian masih terus melakukan pengawasan terkait implementasi kebijakan larangan ekspor CPO.

Sudah Larang Ekspor CPO, Harga Minyak Goreng Belum Juga TurunHarga minyak goreng curah sulit turun ke Rp 14.000 per liter. Sebab, saat ini kebutuhan terhadap minyak goreng curah masih cukup tinggi. Yg turun drastis harga TBS.... Petani bnyk yg rugi

Tiga Analis Perdagangan Kemendag Diperiksa Kejagung terkait Korupsi CPOTiga analis perdagangan dari Kemendag itu berinisial K, DM, dan AF. Dalam pemeriksaan yang dilakukan hari ini, Kamis (12/9), jaksa mendalami pengetahuan mereka terkait mekanisme pengajuan izir ekspo

Pemkab Belitung Timur Dukung Kebijakan Larangan Ekspor CPO Sementara |Republika OnlineLarangan ekspor CPO dan produk turunannya tidak terlalu lama.

Pengusaha Desak Ekspor CPO Segera Dibuka, Begini AlasannyaGapki menilai pelarangan ekspor CPO berefek domino bagi pelaku usaha, petani sawit hingga devisa negara.

Perang Hingga Larangan Ekspor RI Bikin Harga CPO Terus NaikPerang Hingga Larangan Ekspor RI Bikin Harga CPO Terus Meroket

PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa dua fasilitator perdagangan pada Kementerian Perdagangan sebagai saksi.Jakarta, Beritasatu.Liputan6.PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa tiga analis perdagangan pada Kementerian Perdagangan sebagai saksi.

  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut keduanya berinsial DR dan P. Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, yang terjadi pada Januari 2021-Maret 2022. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, jajaran kepolisian terus melakukan pemantauan ke pihak produsen maupun pasar. "DR dan P diperiksa sebagai orang yang melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor (PE) di Kemendag melalui sistem inatrade," ungkap Ketut dalam keterangan tertulis, Jumat (13/5). Tak berbeda jauh, harga minyak goreng kemasan masih bertahan di kisaran Rp 25. Baca juga: Kejagung Gelar Pemeriksaan Maraton Kasus Mafia Minyak Goreng Selain dua fasilitator perdagangan, jaksa penyidik juga memeriksa R selaku analis perdagangan Kemendag. "Polri akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan terhadap proses realisasi produksi dan distribusi minyak goreng curah oleh perusahaan, serta akan memonitor pelaksanaan kebijakan larangan ekspor sebagaimana perintah Bapak Presiden," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Ketiga saksi diperiksa untuk mendalami empat orang tersangka yang telah ditetapkan Kejagung sebelumnya sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur PT Jamplan Baru berinisial EN dan LCW selaku penasihat kebijakan/analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia.

"Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud," jelas Ketut. BACA JUGAHarga CPO Tancap Gas Setelah Larangan Ekspor Indonesia Presiden Jokowi resmi mengeluarkan kebijakan larangan CPO pada 28 April 2022 lalu. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, harga minyak goreng curah sulit turun ke Rp 14. Satu dari empat tersangka yang sedang ditahan saat ini merupakan anak buah Menteri Perdagangan Muhammad Lufti, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana. Baca juga: TNI-AL Gagalkan Ekspor Ilegal Puluhan Juta MT Minyak Sawit Mentah Adapun tiga saksi lainnya merupakan pengurus perusahaan yang mendapat izin ekspor. "Dengan pengawasan langsung dan terus menerus dari aparat Kepolisian di lapangan, diharapkan implementasi kebijakan Pak Presiden tersebut, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap minyak goreng dengan harga penjualan yang diharapkan," ujar mantan Kabareskrim Polri itu. Sekalipun dinyatakan tidak memenuhi syarat kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). "Kalau untuk turun ke level Rp 14. Mereka adalah Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA selaku, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.com TAG: Minyak Goreng CPO Kapolri Listyo Sigit Prabowo Beritasatu Bisnis. Salah satu tersangka adalah anak buah Menteri Perdagangan Muhammad Lufti, yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana.

Dugaan rasuah itu terkait fasilitas ekpsor CPO, berawal dari fenomena kelangkaan stok dan kenaikan harga minyak goreng. Kejagung menduga ada permufakatan atas terbitnya perizinan ekspor CPO oleh Kemendag ke tiga perusahaan.com, Jakarta, Jumat (13/5/2022).(OL-11) .