"Silakan. Sepanjang itu untuk kebaikan calon mempelai dan tidak memberatkan mereka," kata Taufan ditemui setelah menghadiri diskusi dengan tema"Meneguhkan Toleransi Merawat Kebhinekaan Indonesia" di Jakarta Pusat.Taufan berharap, biaya pembuatan sertifikat perkawinan tidak dibebankan kepada calon mempelai. Pemerintah harus menanggung seluruh biaya penerbitan sertifikat tersebut.
"Artinya anggaran itu dibiayai pemerintah. Kemudian soal waktu , itu disepakati secara bersama," ucap dia. Selain itu, kata dia, program sertifikat perkawinan harus memiliki alasan yang jelas. Taufan menekankan kepada edukasi tentang pernikahan dari upaya memunculkan sertifikat tersebut."Kalau tujuannya dalam rangka supaya anak muda sebelum menikah itu memahami peran suami dan istri, peran keluarga, oke. Enggak ada masalah itu," tutur dia.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah 'hidupkan kembali' KKR, Komnas HAM: 'Penyelesaian kasus pelanggaran HAM harus melalui proses pengadilan'Komnas HAM menghargai rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, namun tetap merekomendasikan mekanisme yudisial.
Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAMMenurut Beka, dalam sejumlah permasalahan khususnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua, peran pemda kerap kali kurang terdengar.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan InfrastrukturMenurut Beka, pemerintah selama ini masih menganggap enteng sejumlah persoalan yang muncul di Papua. \n\n
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Komnas HAM: Praktik Bernegara Harus ToleranPemerintah harus menghindar dari kegiatan atau kebijakan yang hanya mengayomi satu kelompok tertentu.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Komnas HAM Soroti Kenaikan Intoleransi di Kalangan TerdidikIntoleransi di kalangan terdidik di perkotaan disebut meningkat hingga 50 persen. Nyebar hoax nih, justru bpjs naik 100 persen cuk😁😁😁 BPJS intoleransi juga dong naik 100% Dobol
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Mahfud Klaim Mulai Koordinasi Bentuk KKR untuk Kasus HAMDalam hal ingin menghidupkan lagi KKR guna menyelesaikan persoalan kasus HAM masa lalu, Menko Polhukam menyatakan saat ini sedang tahap koordinasi.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »