KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Taufan Damanik mengatakan pemerintah perlu memastikan segala kebijakan dan program kerjanya mencerminkan toleransi.
"Intoleransi bertambah kuat karena ketika roda pemerintahan berlaku diskriminatif, menekan kelompok tertentu dan tidak mengayomi semua kelompok. Pasalnya kelompok yang sudah terpapar intoleransi merasa mendapat dukungan untuk mengembangkan pemahamannya," terang Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Taufan Damanik, pada diskusi bertajuk Meneguhkan Toleransi Merawat Kebhinekaan Indonesia, di Jakarta, Jumat .
Ia mengatakan pemerintah harus menghindar dari kegiatan atau kebijakan yang hanya mengayomi satu kelompok tertentu. Ketika itu diabaikan bukan hanya bertentangan dengan konsep demokrasi dimana pemerintah atau pemimpin bertugas melayani semua masyarakatnya juga memberi penguatan terhadap intoleransi. "elum lagi program yang hanya menyasar salah satu agama saja seperti beasiswa untuk yang hafal Al Quran. Itu kan menggunakan anggaran sehingga perlu juga ada beasiswa serupa yang diberikan kepada pemeluk agama lain," katanya.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah 'hidupkan kembali' KKR, Komnas HAM: 'Penyelesaian kasus pelanggaran HAM harus melalui proses pengadilan'Komnas HAM menghargai rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, namun tetap merekomendasikan mekanisme yudisial.
Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAMMenurut Beka, dalam sejumlah permasalahan khususnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua, peran pemda kerap kali kurang terdengar.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan InfrastrukturMenurut Beka, pemerintah selama ini masih menganggap enteng sejumlah persoalan yang muncul di Papua. \n\n
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Amerika dan Eropa Desak Mesir Investigasi Kasus Pelanggaran HAMDewan HAM PBB mengkaji rekam jejak HAM pemerintah Mesir pimpinan Presiden El-Sisi.
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Soal Buronan Politik Kamboja, RI Diminta Utamakan Sisi HAMPemerintah Indonesia diminta mengedepankan alasan kemanusiaan dalam merespons buronan politik negara lain yang datang ke Tanah Air.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM'Memangnya undang-undang itu (bisa) dibikin oleh KPU? Yang benar saja. Enggak bisa, ' tutur Margarito. Korupsi udah nggak melanggar hukum dan HAM? Contoh atau budaya apa yg mau dicerminkan kalo korupsi/koruptor dikasihani? Dimohon untuk kesadarannya wahai para koruptor 🔥🔥 Aduh, pakar hukum tata negara kok begini amat sih otaknya ?
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »