jpnn.com, JAKARTA - Jumlah bruto piutang negara yang mencapai Rp 358,5 triliun cukup besar untuk menambah pemasukan kas negara. “Shortfall penerimaan pajak pada 2020 diprediksi mencapai Rp 388,5 triliun. Jika Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bisa memaksimalkan penagihan piutang negara maka setidaknya akan bisa menutup shortfall penerimaan pajak tahun ini,” ujar Fathan Subchi, Rabu .Baca Juga: Dia menjelaskan penerimaan pajak 2020 diprediksi hanya mencapai Rp 1.
“Pemerintah memang harus kreatif mencari sumber alternatif pemasukan negara di luar pajak, salah satunya dengan memaksimalkan penagihan piutang negara kepada para debitur,” katanya. Fathan mengungkapkan berdasarkan keterangan dari DJKN Kemenkeu diketahui jika Rp 358,5 triliun piutang negara terdiri dari piutang lancar dan piutang jangka panjang. Untuk piutang lancar yakni piutang yang harus dibayar debitur dalam waktu kurang dari setahun mencapai Rp279,9 triliun.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi XI DPR Apresiasi Kinerja Bea Cukai SulbagselMenurut Amir Usmara, tujuan dari kunjungan ini adalah untuk melakukan pengawasan serta mengukur kinerja Kemenkeu bersama BI dan beberapa instrumen lainnnya, BeaCukai
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Polemik Penghapusan Ayat dalam Pasal 59 UU MK, Ini Penjelasan Anggota Komisi III DPRPenghapusan ayat di UU MK menjadi kontroversi di masyarakat usai penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Apa penjelasannya? Otoriter melalui pena legislatif! Semua akses revisi & aspirasi 'publik' berusaha di tutup tanpa kompromi.. *Ini kalau memang benar seperti yg sampaikan dlm berita ini 😷🙈 Sepertinya kita baru bernegara...padahal sdh 75 thn merdeka
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dorong Revisi UU Migas, Begini AlasannyaKomisi VII DPR RI juga akan mencermati Peraturan Pemerintah yang mengatur perihal perizinan usaha ini agar tidak menimbulkan kerancuan pemahaman oleh para pelaku usaha migas. RevisiUUMigas
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Pecat Ketua Dewas TVRI, Bola Ada di Tangan JokowiKomisi I DPR telah memutuskan memecat Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Arief Hidayat Thamrin....
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Cek Penyaluran Bansos di Pandeglang, Komisi VIII DPR Puji Kinerja Anggaran KemensosKemensos RI tidak hanya mendapat alokasi APBN yang besar, tetapi realisasi anggarannya juga tinggi dibanding K/L lainnya. KemensosRI
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Komisi Informasi Jabar Minta Akses Draf Omnibus Law DibukaKomisi Informasi Jabar meminta pemerintah dan DPR membuka akses terhadap UU Cipta Kerja untuk menghilangkan polemik di tengah masyarakat.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »